JAKARTA (Suaramuslim.net) – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dalam siaran persnya menyebut polemik impor pangan terjadi karena adanya miskoordinasi antar kementerian.

“Menteri Pertanian pernah menyampaikan tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi, namun yang terjadi sebaliknya, mengapa pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di saat kondisi pangan terbilang stabil” ujar Akmal.

Dalam impor pangan yang terjadi belakangan, Akmal menyebut banyak kejanggalan dan tanda tanya dari masyarakat.

“Banyak kebijakan impor yang anomali pada kenyataan di lapangan, contohnya di awal tahun 2018 ketika banyak daerah yang sedang panen raya, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Alasannya klasik, untuk mengamankan kebutuhan pangan dan menjaga stabilitas harga beras di pasaran” jelas Akmal.

Akmal mengusulkan segera dibentuk Badan Pangan Nasional (BPN), agar dapat menjadi pemersatu semua tugas dan fungsi yang ada di kementerian/lembaga menjadi melekat di lembaga pangan tersebut.

“Selain agar BPN menjadi powerfull dari sisi otoritas, juga untuk mempersingkat rantai birokrasi yang begitu panjang dan tumpang tindih tugas dan fungsi selama ini” kata Akmal.

Akmal mendesak pemerintah segera menyelesaikan pembagian fungsi dan wewenang antara Kementerian Perdagangan dan BPN yang akan di atur dalam Rancangan Perpres Tentang BPN. Dengan dibentuknya BPN, diharapkan segera menyesaikan permasalahan impor pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Reporter: Ahmad Jilul Qur’ani Farid
Editor: Muhammad Nashir