Baca Keislaman Negeri Muslim (3)
Suaramuslim.net – Selanjutnya Rehman dan Askari membuat tabel dari Indeks Keislaman Ekonomi. Untuk bidang ekonomi dan kebebasan ekonomi dibagi ke dalam 6 sub kategori; (a) Indikator kesetaraan gender (b) Indikator non diskriminasi lain (c) Indikator pasar tenaga kerja (d) Indikator kemudahan melakukan usaha (e) Indikator kebebasan ekonomi (f) Indikator kebebasan usaha dan pasar.
Untuk bidang hak properti dan kesucian kontrak ada 1 sub kategori yaitu property and contract rights. Untuk bidang penciptaan pekerjaan dan kesetaraan akses terhadap pekerjaan ada sub kategori kesetaraan pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja. Bidang kesetaraan akses untuk pendidikan mengandung sub kategori (a) Indikator indeks pendidikan (b) Indikator pengeluaran publik untuk pendidikan (c) Indikator kesetaraan pendidikan (d) Indikator keefektifan pendidikan.
Bidang kemiskinan, bantuan dan kebutuhan dasar manusia mengandung sub kategori (a) Indikator keefektifan kemiskinan (b) Indikator penyediaan perawatan kesehatan (c) Indikator derma.
Bidang perpajakan dan kesejahteraan sosial mencakup sub kategori; (a) Indikator kebebasan fiskal (b) Indikator tingkat pajak (c) Indikator tingkat pemajakan (d) Indikator kebebasan dari pemerintah.
Bidang pengelolaan sumber daya alam mencakup sub kategori; (a) Mutu pembelanjaan ekonomi (b) Indikator pengamanan.
Bidang pemberantasan korupsi mengandung sub kategori; (a) Indikator transparansi internasional (b) Indikator pembebasan dari korupsi.
Bidang pendukung sistem keuangan mencakup sub kategori; (a) Kebebasan investasi dan kebebasan keuangan (b) Indikator sektor perbankan (c) Indikator pasar uang (d) Indikator investasi portofolio dan aliran modal.
Bidang sistem keuangan Islam mencakup sub kategori indikator hilangnya kepentingan. Keefektifan negara yang menyeluruh dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mencakup kategori; (a) Indikator makro ekonomi (b) Indikator keberhasilan pengembangan ekonomi (c) Indikator tingkat globalisasi dan perdagangan (d) Indikator kesejahteraan umum.
Indeks Keislaman Hukum dan Pemerintahan
Indeks Keislaman Hukum dan Pemerintahan adalah upaya untuk menangkap dua bidang kunci dari aspek hukum dan penyelenggaraan pemerintahan di suatu negeri. Itu dilakukan dengan mengukur tingkat keefektifan dan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan integritas hukum termasuk tingkat campur tangan militer.
Bidang penyelenggaraan pemerintah menggunakan proxy voice and accountability indicator; indikator stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan; indikator keefektifan pemerintah; indikator mutu peraturan; indikator penegakan hukum; indikator pengendalian korupsi.
Bidang integritas hukum mencakup (a) Indikator integritas legal dan yudisial dengan proxy pengukur; kemandirian yudisial-pengadilan mandiri dan bebas dari campur tangan dari pemerintah atau pihak yang bersengketa; pengadilan yang tidak memihak adanya sebuah framework hukum yang dipercaya bagi dunia usaha swasta untuk menantang legalitas dari tindakan atau peraturan pemerintah; integritas sistem hukum. Berikutnya (b) Indikator campur tangan militer dengan proxy pengukuran berupa campur tangan militer dalam penegakan hukum dan indeks proses politik.
Bersambung ke Keislaman Negeri Muslim (5)
Disarikan dari buku Memadukan Keislaman dan Keindonesiaan; Esai-esai Kebangsaan karya KH Salahuddin Wahid, penerbit Pustaka Tebuireng: 2017.
