JAKARTA (Suaramuslim.net) – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menilai adanya agenda jahat antara DPR dan Presiden Joko Widodo untuk melemahkan KPK. Padahal sebelum Pilpres 2019, Jokowi berjanji memperkuat KPK termasuk secara anggaran. Untuk itu KAMMI mendesak agar presiden Jokowi mampu menyelesaikan konflik tersebut agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Kami meminta Jokowi selaku pimpinan tertinggi harus mendudukkan DPR dengan KPK yang di dalamnya juga ada Wadah Pegawai untuk menyelesaikan polemik,” kata Ketua PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi, di Jakarta kepada redaksi Suaramuslim.net, Senin (16/9).

KAMMI mendesak sebelum berakhir bulan September, Jokowi, DPR, dan KPK harus duduk dalam satu meja. Menurut Irfan, Jokowi harus mendengar langsung dari petinggi KPK atas polemik yang terjadi.

Menurut Irfan, kekisruhan yang terjadi saat ini memperburuk citra pengelolaan negara. Jokowi, lanjut Irfan tak boleh tebang pilih dengan mendukung DPR merevisi RUU KPK, lalu mendiamkan suara Wadah Pegawai KPK.

“KPK telah dipercaya publik. KPK memiliki nilai kepercayaan publik yang tinggi di antara 3 lembaga negara, TNI, KPK, dan Polri,” ujar Irfan.

Terakhir, KAMMI mengingatkan komitmen Presiden Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi.

Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir