Mengakhiri Polemik Agama dan Pancasila  

Mengakhiri Polemik Agama dan Pancasila  

Mengakhiri Polemik Agama dan Pancasila  
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi (kiri) didampingi istri, menerima ucapan selamat dari Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri (kanan) seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020. (Foto: Tempo)

Suaramuslim.net – Tuntutan mundur terhadap Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi hampir menggema di berbagai organ kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit yang meminta pembubaran lembaga ini karena dianggap representasi atau ciri dari paham komunis. Ucapan Yudian bahwa agama menjadi musuh Pancasila benar-benar menyulut amarah umat Islam.

Sejauh ini pihak istana belum menunjukkan sikapnya yang jelas, kecuali hanya menyampaikan perlunya klarifikasi dari yang bersangkutan. Pernyataan Yudian memang secara tidak langsung menyasar kepada agama tertentu. Namun pernyataan ini jelas menyinggung dan mengarah pada siapapun yang menjunjung tinggi agama.

Sangat jelas diketahui bahwa Pancasila sarat dengan nilai-nilai agama, dalam hal ini agama Islam. Namun, Yudian justru menyodorkan narasi sebaliknya dengan mengatakan agama sebagai musuh Pancasila. Pernyataan ini bukan hanya akan menyulut perpecahan dan konflik di tengah masyarakat, tetapi akan menjadi bola liar yang akan menyingkirkan peran agama di tengah publik.

Agama dan Kontra Narasi BPIP  

Berbagai elemen dan organ umat Islam melalui tokohnya mereaksi secara negatif pernyataan kepala BPIP tentang musuh besar Pancasila adalah agama. Seolah satu suara, tokoh umat Islam menyatakan sikap atas pernyataan yang diungkapkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta ini. Yudian dianggap tidak paham perasaan umat Islam yang terus mengalami marginalisasi di era rezim ini. Dengan kata lain, pernyataan agama sebagai musuh Pancasila, sebagai sinyal permusuhan terhadap Islam yang terus berlanjut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fraksi PKS, melalui Al-Muzammil Yusuf, wakil ketua Gerindra, Fadli Zon,  dan ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh menunjukkan satu suara dan sepakat meminta pemerintah untuk mencopot Yudian sebagai kepala BPIP. Apa yang dinyatakan Yudian dianggap sebagai blunder yang akan memecah belah kekuatan bangsa. Bahkan pernyataan Yudian dianggap sebagai representasi dan ciri paham Komunis.

Memang apa yang dikatakan Yudian tidak secara eksplisit menyebut Islam sebagai musuh Pancasila. Namun konten yang disampaikan ini sarat dengan penistaan terhadap agama. Hal ini ditunjukkan ketika dia mengklarifikasi bahwa konteks agama sebagai musuh Pancasila karena ada sekelompok agamawan yang mereduki agama sesuai dengan kepentingannya sendiri. Namun ketika kepentingan itu tidak direspon positif oleh partai politik, maka mereka membuat manuver.

Manuver inilah yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Yudian mencontohkan ketika membuat ijtima ulama untuk menentukan calon wakil presiden. Ketika manuvernya tak seperti yang diharapkan, akhirnya mereka kecewa, dan memerankan diri seolah-olah menjadi representasi mayoritas, padahal dirinya jelas minoritas.

Para tokoh Islam itu menganggap bahwa pernyataan Yudian, yang menganggap agama sebagai musuh Pancasila, bukan hanya pernyataan yang menyalahi sejarah tetapi telah mengingkari peran umat Islam dalam melahirkan Pancasila. Menyalahi sejarah karena Pancasila lahir sarat dengan nilai-nilai agama (Islam). Karena tim perumus kebanyakan tokoh Islam. Hal itu ditunjukkan dengan nunculnya butir-butir seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melihat diktum-diktum yang tertulis, sangat jelas terdapat ruh atau nilai-nilai Islamnya.

Oleh karenanya, ketika menyatakan agama sebagai musuh Pancasila, sama saja mengatakan bahwa umat Islam tidak memiliki peran dalam merumuskan nilai-nilai Islam ke dalam lima butir sila-sila dalam Pancasila. Maka sangat masuk akal apabila tokoh-tokoh Islam merasa tersulut dengan pernyataan kontroversial ini.

Keberlanjutan Kriminalisasi Agama

Diakui atau tidak, pernyataan Yudian telah menyulut amarah umat Islam. Pernyataannya tentang agama sebagai musuh Pancasila bukan hanya dipandang sebagai melecehkan agama tetapi berpotensi bear menciptakan kekacauan sosial. Apa yang dilakukan oleh Yudian jelas dilema bagi kepala negara. Mendiamkan Yudian dan tidak mencopotnya, dari jabatan di BPIP, seolah negara  melindungi orang yang meresahkan umat Islam. Sementara mencopotnya sama saja  menunjukkan negara yang kurang matang ketika memilihnya sebagai kepala BPIP.

Mencopot Yudian, setidaknya bisa meredam amarah sosial umat Islam. Sebaliknya, membiarkan Yudian melenggang tanpa ada sangsi, jelas akan menjadi duri dan preseden buruk bagi negara. Membiarkan tanpa sangsi, negara dianggap melindungi orang yang mempertentangkan Pancasila dan Islam. Terlebih lagi track record Yudian dalam menyinggung perasaan umat Islam pernah terjadi. Saat menjadi rektor UIN Yogyakarta, Yudian pernah mewacanakan pelarangan cadar, dan bahkan pernah meloloskan disertasi Abdul Aziz yang menghalalkan zina.

Bahkan orang selevel Frans Magnis Suseno, guru besar Filsafat Driyarkara, juga meminta mundur kepada Yudian, karena pernyataanya dianggap gawat dan membahayakan. Pernyataan Frans Magnis jelas mewakili kalangan agamawan yang merasa jengah terhadap pandangan Yudian yang menganggap agama sebagai musuh Pancasila.

Mempertahankan Yudian sebagai Kepala BPIP sama saja membiarkan api kemarahan umat Islam terus menerus membara. Membaranya amarah umat Islam bukan hanya kontra produktif bagi kehidupan bernegara, tetapi akan membenarkan opini yang berkembang bahwa negara sedang dalam mempertentangkan agama dan falsafah negara. Kalau selama ini umat Islam berpandangan  bahwa negara telah melakukan kriminalisasi ulama. Dengan tidak memberhentikan Yudian, sama saja negara sedang memfasilitasi babak baru berupa permusuhan agama dan Pancasila.

Masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan negara untuk menciptakan stabilitas dan mewujudkan keadilan sosial. Terlalu mahal ongkos sosialnya ketika negara membiarkan bara api yang akan menyulut amarah sosial umat Islam dan menciptakan konflik berkepanjangan di antara warga negara.

Surabaya, 17 Pebruari 2020

Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
Share on Telegram

Leave a comment