NEW DELHI (Suaramuslim.net) – Polisi di ibu kota India membubarkan aksi protes terhadap undang-undang anti-Muslim pada Selasa (24/3). Aksi diikuti oleh puluhan orang, banyak dari mereka perempuan, yang melawan ketakutan akan virus corona.
Ratusan polisi dengan pakaian anti huru hara mengepung para pengunjuk rasa di lingkungan Shaheen Bagh, yang telah menjadi titik fokus aksi menentang hukum yang mendiskriminasi umat Islam.
“Beberapa pengunjuk rasa menghadapi polisi dan setidaknya sembilan orang telah ditahan, enam di antaranya perempuan,” kata komisioner gabungan polisi Delhi DC Srivastava.
Siaran televisi menunjukkan polisi menurunkan tenda dan baliho di lokasi protes dengan buldoser.
Ibu kota India telah menjadi fokus kerusuhan terhadap Citizenship Amendment Act (CAA). Undang-undang itu membuat non-Muslim dari tiga negara tetangga yang didominasi Muslim lebih mudah mendapatkan kewarganegaraan India.
Protes pecah di India sejak undang-undang itu diberlakukan pada Desember, yang menyebabkan sedikitnya 78 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi.
Kekerasan itu membuat Muslim terbunuh dan masjid terbakar oleh gerombolan Hindu dalam kekerasan sektarian yang dipicu oleh kebijakan anti-Muslim pemerintah yang sedang berlangsung. Umat Muslim menyebut polisi membantu gerombolan Hindu dalam bentrokan, termasuk membakar masjid dan tempat suci.
Komisaris Tinggi PBB telah menyuarakan “keprihatinan besar” atas undang-undang kewarganegaraan India yang diubah, dan laporan-laporan tentang “ketidakhadiran polisi” dalam menghadapi serangan komunal di Delhi.
India, dengan populasi lebih dari 1,3 miliar, terdiri 80% Hindu dan 14% Muslim. Artinya negara ini menjadi salah satu populasi Muslim terbesar di dunia.
Ada banyak pertanyaan yang muncul tentang sikap pemerintah, yang dipimpin oleh partai nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, terhadap 172 juta Muslim India. Serangan terhadap minoritas, terutama Muslim, telah meningkat tajam di seluruh India dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Modi.
Sejak kembali berkuasa dalam pemilihan umum Mei lalu, Modi secara agresif melakukan agenda nasionalis Hindu; dari menanggalkan Kashmir yang bergolak, satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India, dari negara bagiannya, hingga mendukung keputusan Mahkamah Agung yang mengizinkan sebuah kuil Hindu untuk dibangun di situs masjid era Mughal yang diruntuhkan oleh gerombolan Hindu pada tahun 1992.
Undang-undang kewarganegaraan dipandang sebagai pendahulu bagi Daftar Warga Nasional (NRC) yang akan mendeportasi orang asing.
Massa yang mengamuk, yang sebagian besar Hindu menyerang rumah-rumah Muslim dan tempat-tempat ibadah, adalah pengingat tentang meningkatnya ketegangan agama di bawah Modi.
Sumber: Daily Sabah
