Suaramuslim.net – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah ikhtiar mulia negara untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak. Namun, seperti semua ikhtiar besar, pelaksanaannya tidak luput dari tantangan. Kasus yang terjadi di MTs Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah, menjadi cermin penting bagi kita semua.
Surat pernyataan yang membungkam
Program MBG di Brebes menjadi viral bukan karena kelezatan menunya, bukan pula karena dapur SPPG yang menyajikan makanan bergizi. Tapi karena sebuah surat. Pihak sekolah meminta orang tua menandatangani pernyataan agar tidak menuntut jika anak mereka sakit atau keracunan akibat MBG. Bahkan, mereka dilarang membicarakan kasus tersebut ke pihak luar.
Surat itu telah dicabut atas arahan Kemenag Brebes. Namun, dampaknya membuka ruang evaluasi nasional. Kita harus jujur: niat sekolah mungkin baik, tapi prosedurnya keliru dan berpotensi melanggar hak anak dan orang tua.
Sosialisasi yang mendidik
Pada Desember 2024, saya bersama Kasatpel SPPG dan Danramil menggelar sosialisasi kepada para orang tua murid. Kami jelaskan bahwa makanan MBG harus sehat, halal, dan aman. Kami tegaskan: orang tua berhak menyampaikan kritik dan saran melalui mekanisme yang baik. Wali kelas, kepala sekolah, Kasatpel SPPG, hingga ahli gizi harus menjadi jembatan komunikasi.
Sosialisasi ini bukan sekadar formalitas. Ia adalah bentuk penghormatan terhadap hak anak dan orang tua. Ia adalah benteng agar MBG tidak disalahgunakan oleh oknum.
Bahaya penyelewengan
Penyelewengan MBG bisa terjadi dalam banyak bentuk:
– Pemilihan bahan murah dan tidak berkualitas
– Pengolahan asal-asalan demi cepat selesai
– Sanitasi dapur SPPG yang tidak sesuai standar BGN
– Sajian basi, menyebabkan muntah dan diare
Jika tidak ada saluran pengaduan, maka semua keluhan akan menumpuk. Protes liar akan muncul. Dan program mulia ini bisa digoreng oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Negara wajib hadir
Prinsip perlindungan anak adalah: jika sudah ada korban, negara wajib hadir. Pemerintah kota dan kabupaten harus bertanggung jawab. BPOM, Babinsa, dan polisi desa bisa dilibatkan untuk deteksi dini. Dinas kesehatan harus mengawasi semua olahan makanan MBG. Sekolah bukan pihak yang salah. Jangan jadikan mereka korban.
Forum dan satgas pengaduan
Saya mengusulkan:
– Dibentuk forum pengaduan di tingkat kota/kabupaten
– Satgas MBG sebagai konsultan, pendamping, dan pengawas
– Dinas pendidikan dan Kemenag membuka ruang pengaduan resmi
– Korwil SPPG menyebarkan nomor khusus pengaduan
Jika ada dapur SPPG yang nakal, hentikan sementara dan evaluasi. Jangan biarkan anak-anak menjadi korban eksperimen pangan.
Waspadai pangan ultra-proses
Orang tua wajib protes jika dapur SPPG menyajikan pangan ultra-proses. Makanan ini, jika dikonsumsi rutin, bisa berisiko. Saya pernah mendampingi santri SLTA yang gagal ginjal karena terlalu sering makan makanan ultra-proses. Ini bukan isu sepele.
Menu MBG harus sesuai standar gizi
Saluran terbuka memungkinkan orang tua menyampaikan jika:
– Porsi terlalu kecil
– Bahan berkualitas rendah
– Tidak ada variasi menu
Kritik bukan ancaman. Ia adalah bentuk cinta terhadap anak-anak bangsa.
Imam Mawardi Ridlwan
Dewan Pembina Yayasan Bhakti Relawan Advokad Pejuang Islam
Opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan, dapat memberikan hak jawabnya. Redaksi Suara Muslim akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.