Suaramuslim.net – Polri lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini bukan soal tilang elektronik, bukan pula soal drama perseteruan jenderal di layar kaca. Tetapi soal gara-gara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buru-buru membentuk Tim Reformasi Polri.
Dikatakan “buru-buru” di sini bukan tanpa alasan. Karena masyarakat sudah lebih dulu mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto juga akan membentuk tim reformasi serupa. Maka jadilah muncul gosip: apakah Kapolri sedang mendahului presiden? Atau ini semacam “perlawanan halus” ke istana?
Dua tafsir pun lahir. Satu kelompok bilang Kapolri terlalu cepat, ibarat pemain bola yang sudah menendang sebelum peluit berbunyi. Kelompok lain justru memuji: bahwa ini tanda Polri mulai sadar diri, mau berbenah tanpa harus menunggu komando.
Mana yang benar? Seperti biasa, jawabannya: tergantung kacamata.
Politik atau responsif?
Kalau dilihat dari kacamata politik ketatanegaraan, Polri itu bawahan langsung presiden. Artinya, agenda besar seharusnya sejalan dengan kepala negara. Pada level ini, logika sederhana masyarakat muncul: kenapa tidak tunggu saja tim presiden?
Namun kalau dilihat dari sisi administrasi, Polri memang sedang dikepung kritik. Dari isu kasus tebang pilih, oknum nakal, sampai kekerasan aparat. Maka, membentuk tim reformasi bisa dipandang sebagai jurus responsif. “Lebih baik kita bergerak dulu, daripada dicap lamban,” begitu kira-kira logika yang berkembang di Mabes Polri.
Masalahnya, rakyat Indonesia memang jago membaca sinyal politik. Langkah cepat Kapolri akhirnya dibaca macam-macam: ada yang bilang bahwa ini bentuk loyalitas, ada yang bilang bahwa ini manuver.
Risiko tim tumpang tindih
Yang bikin tambah menarik adalah, adanya risiko “dualisme tim”. Kalau nanti Presiden juga benar-benar membentuk tim, masyarakat bisa bingung: mana yang lebih sahih? Apakah hasil kerja tim Kapolri akan dipakai, atau justru diabaikan oleh tim presiden?
Ibarat punya dua koki di dapur yang sama, masakan siapa yang akan disajikan ke meja makan?
Kalau tidak hati-hati, bukannya reformasi, yang muncul justru drama internal. Dan drama inilah yang paling disukai masyarakat kita, meski pasti akan bikin repot negara.
Jangan hanya jadi kosmetik
Rakyat sebenarnya sudah kenyang dengan “tim-tim reformasi” yang hanya hidup di konferensi pers. Dibentuk dengan gegap gempita, tapi hilang begitu saja tanpa jejak.
Jadi, PR utama tim ini adalah apakah akan benar-benar bekerja. Kalau hanya jadi catatan rapat, maka rakyat pasti akan makin sinis.
Yang tak kalah penting adalah: siapa saja yang masuk ke dalam tim. Kalau hanya diisi orang dalam, maka masyarakat bisa langsung menilai: “Ah, ini cuma formalitas.” Tapi kalau ada akademisi, aktivis, atau masyarakat sipil, barulah reformasi terasa punya nyawa.
Antara Kapolri dan Presiden
Sebenarnya, kita tidak perlu memilih siapa yang benar, Kapolri atau Presiden. Yang penting keduanya kompak. Kapolri bisa fokus pada teknis dan problem internal, sementara Presiden memberi legitimasi politik dan arah besar.
Kalau dua jalur ini bisa bersinergi, reformasi Polri punya fondasi kuat. Tapi kalau malah saling berebut panggung, maka rakyat bisa kembali geleng-geleng: “Reformasi ini serius atau hanya panggung politik?”
Rakyat menunggu bukti
Saat ini yang dinanti rakyat itu sederhana saja, yaitu: perubahan nyata. Polisi yang lebih humanis di jalan raya, penyelidikan yang adil tanpa pandang bulu, dan lembaga yang benar-benar dipercaya.
Tugas berat Kapolri sekarang adalah membuktikan bahwa tim yang dibentuk bukan manuver politik, tapi justru pintu masuk perbaikan serius. Dan tugas Presiden: memastikan langkah itu tidak berjalan sendiri-sendiri.
Rakyat tentu boleh skeptis. Tapi siapa tahu, kali ini benar-benar berbeda. Setidaknya, mari kita beri kesempatan—sambil tetap mengawasi dengan cermat. Karena reformasi Polri bukan hadiah untuk elite, tapi hak rakyat yang mendambakan rasa aman dan keadilan.
Ulul Albab
Ketua ICMI Jawa Timur