JAKARTA (Suaramuslim.net) – Baitul Maqdis Institute dengan tegas menyatakan penolakan terhadap resolusi terbaru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang berkaitan dengan situasi di Gaza.
Direktur Utama Baitul Maqdis Institute K.H. Fahmi Salim, Lc. MA melihat resolusi tersebut sebagai bentuk penjajahan gaya baru yang berpotensi menghancurkan kedaulatan dan hak bangsa Palestina.
Fahmi Salim menyebut, mandat Palestina diserahkan ke aktor asing, melanggar prinsip penentuan nasib sendiri.
Resolusi ini memberikan mandat pengelolaan dan intervensi Palestina kepada aktor-aktor asing melalui Dewan Perdamaian PBB. Hal ini sesungguhnya merupakan upaya sistematis Barat dan Israel untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka atas Gaza dengan dalih “mandat PBB”.
“Tindakan ini jelas melanggar prinsip mendasar penentuan nasib sendiri bagi bangsa Palestina yang berdaulat. Masyarakat Gaza dan Bangsa Palestina tidak memiliki orang-orang yang capable untuk memimpin wilayahnya sendiri. Tapi DK PBB telah merampas hak mereka untuk berdiri di atas kaki sendiri membangun kedaulatannya,” tegasnya.
Fahmi menegaskan Gaza milik bangsa Palestina, bukan properti Barat.
“Kami menegaskan bahwa Gaza adalah tanah dan rumah bagi bangsa Palestina. Gaza bukanlah aset atau wilayah yang dapat diperdagangkan, dikelola, atau dikontrol oleh pihak asing, apalagi menjadi alat bagi kepentingan kolonialisme modern,” imbuhnya.
Menurut Fahmi, tidak ada sejarahnya Amerika Serikat (AS) bisa membangun perdamaian di Timur Tengah, justru AS selama ini menjadi biang kerok kerusuhan dan kehancuran Timur Tengah dan dunia Islam seperti yang mereka lakukan di Irak, Afghanistan, Libya dan lain sebagainya.
Baitul Maqdis Institute juga menolak kehadiran pasukan asing yang melucuti senjata pejuang.
Bangsa Palestina berjuang dengan segala daya untuk kemerdekaan mereka, yang hingga kini belum sepenuhnya mereka raih.
“Menolak keras upaya untuk mengirim pasukan asing guna melucuti senjata para pejuang yang memperjuangkan hak dan kemerdekaan mereka sendiri. Kehadiran pasukan asing tersebut bukan hanya mengabaikan hak rakyat Palestina untuk mempertahankan diri, tetapi juga berpotensi menjadi alat bagi kekuatan penjajah untuk memadamkan semangat dan perjuangan mereka,” lanjut Fahmi.
Pengiriman pasukan asing yang didasarkan pada dalih menjaga perdamaian seringkali justru berujung pada intervensi yang memperpanjang konflik dan melemahkan posisi tawar rakyat Palestina.
Direktur Eksekutif Baitul Maqdis Institute Pizaro Gozali Idrus meminta pemerintah Indonesia harus hati-hati dan mempertimbangkan kembali pengiriman TNI ke Gaza.
“Kami mengimbau Pemerintah Republik Indonesia untuk berhati-hati dan bijaksana dalam merespons rencana pengiriman pasukan ke Gaza, terutama di bawah kerangka proposal kontroversial yang diajukan oleh pemerintahan Trump,” ujar Pizaro.
Menurut Pizaro, mengirim pasukan ke wilayah konflik yang sarat dengan kepentingan geopolitik besar tanpa memahami kompleksitas dan aspirasi rakyat Palestina hanya akan berpotensi memperpanjang penderitaan dan meminggirkan hak-hak mereka atas tanah airnya sendiri.
Indonesia harus memastikan bahwa setiap langkah diplomasi dan intervensi yang diambil tidak justru menjadi alat bagi agenda penjajahan baru yang berkamuflase sebagai bantuan internasional.
Sikap Indonesia harus selaras dengan semangat keadilan dan kemerdekaan yang selama ini menjadi pijakan dalam kebijakan luar negeri bangsa ini.
“Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mendukung perjuangan Palestina secara nyata dan menolak segala bentuk intervensi asing yang mengancam hak mereka untuk menentukan nasib sendiri,” Pizaro melanjutkan.
Indonesia, sebagai negara yang selama ini menjadi simbol solidaritas dan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina, tidak boleh tinggal diam atau menjadi bagian dari skenario jahat yang berupaya mengubah wajah Gaza melalui pengosongan paksa penduduknya.
Baitul Maqdis Institute menyerukan kepada seluruh elemen bangsa dan komunitas internasional yang peduli akan keadilan dan kemerdekaan Palestina untuk bersama-sama menolak penjajahan baru ini, mendukung kedaulatan Palestina, dan mengutuk segala bentuk tindakan yang merugikan rakyat Gaza.
Pewarta: Mutia Arifin
Editor: Muhammad Nashir