JAKARTA (Suaramuslim.net) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan secara nasional sejak awal 2025 dinilai memiliki persoalan mendasar dalam desain kebijakan. Alih-alih memperbaiki kondisi gizi anak di daerah paling rentan, pelaksanaan MBG justru terkonsentrasi di wilayah padat penduduk yang relatif tidak menghadapi persoalan gizi serius.
Temuan tersebut disampaikan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) dalam policy brief berjudul “Makan Bergizi (Tidak) Gratis: Reformasi MBG untuk Pendidikan Anak Bangsa” yang dirilis Januari 2026.
Dalam kajian tersebut, IDEAS mencatat sekitar dua pertiga penerima manfaat MBG terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, terutama wilayah perkotaan dan aglomerasi seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, dan Jakarta. Padahal, daerah-daerah tersebut secara umum memiliki konsumsi protein hewani yang sudah tinggi dan tingkat kerawanan gizi yang relatif rendah.
“Desain MBG sebagai program universal menyebabkan inefisiensi alokatif yang serius. Anggaran negara justru mengalir ke wilayah dan kelompok yang secara sosial dan ekonomi tidak paling membutuhkan,” ujar Tira Mutiara selaku Peneliti IDEAS kepada Suaramuslim.net, Jumat (23/1/2026).
Sebaliknya, imbuh Tira, wilayah dengan konsumsi pangan bergizi rendah seperti Yahukimo (Papua Pegunungan), Sumba Barat Daya (NTT), Kepulauan Aru dan Tanimbar (Maluku) justru tidak menjadi prioritas utama, meskipun daerah-daerah tersebut menghadapi persoalan gizi dan akses pendidikan yang jauh lebih berat.
Membebani keuangan Negara berlebihan
IDEAS menilai, dengan menjadikan MBG sebagai program universal, pemerintah berpotensi membebani keuangan negara secara berlebihan.
“Jika dilaksanakan penuh untuk seluruh sasaran, dengan total penerima manfaat sekitar 83 juta jiwa yang terdiri dari 58 juta anak usia sekolah dan 25 juta balita dan ibu hamil-menyusui, maka MBG diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp350 triliun per tahun,” ujar Tira.
Padahal, berdasarkan simulasi Susenas 2025 dengan menggunakan tiga indikator utama yaitu konsumsi telur ayam, konsumsi daging ayam, dan rasio pengeluaran rumah tangga untuk makanan, IDEAS mengidentifikasi 169 daerah prioritas MBG dengan total penerima manfaat sekitar 16,2 juta jiwa.
Dengan pendekatan ini, kebutuhan anggaran dinilai cukup sekitar Rp66,1 triliun per tahun, atau hanya sekitar 20 persen dari anggaran MBG saat ini.
“Masalah utama MBG bukan pada tujuan, tetapi pada desain. Program ini terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu terpusat. Akibatnya, manfaat yang diterima anak justru jauh dari optimal,” kata Tira.
Mengubah desain MBG dari sentralisasi ke desentralisasi
Selain persoalan sasaran, IDEAS juga menyoroti tingginya biaya program akibat sentralisasi pelaksanaan MBG. Dalam APBN 2026, dari pagu anggaran MBG sebesar Rp267,4 triliun, hanya sekitar 63 persen yang benar-benar menjadi makanan, sementara sisanya terserap dalam biaya operasional, sewa fasilitas, dan margin penyedia layanan.
Berbagai laporan lapangan bahkan menunjukkan nilai makanan yang diterima siswa seringkali di bawah Rp10.000 per porsi, bahkan hanya sekitar Rp6.000. Dengan memperhitungkan potensi kebocoran dan rente, IDEAS memperkirakan anak-anak hanya menerima sekitar 50 persen dari nilai manfaat yang seharusnya.
Sentralisasi MBG juga dinilai melemahkan peran usaha kecil dan petani lokal karena rantai pasok didominasi oleh pemasok besar dan produk pangan ultraproses. Kondisi ini berisiko memperkuat korporatisasi pangan sekaligus mendorong pola konsumsi yang tidak sehat.
IDEAS merekomendasikan dua langkah reformasi utama, yakni mengubah MBG menjadi program bertarget geografis serta mendesentralisasikan pelaksanaannya ke sekolah, dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua di bawah pengawasan pemerintah daerah.
“Dengan desentralisasi, MBG tidak hanya lebih efisien dan minim rente, tetapi juga bisa menjadi sarana pendidikan pangan, pemberdayaan petani lokal, dan penguatan ekonomi daerah,” ujar Tira.
Pewarta: Mutia Arifin
Editor: Muhammad Nashir