SURABAYA (Suaramuslim.net) – Perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk melampaui fungsi tradisionalnya sebagai pusat pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan semata.
Di tengah tantangan sosial ekonomi bangsa, institusi pendidikan tinggi diharapkan mampu bertransformasi menjadi instrumen pembangunan, kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor yang kuat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.
Pada 2025, angka kemiskinan nasional tercatat berada pada level 8,25 persen atau 23,35 juta jiwa, dengan komposisi hanya dua persen kepala keluarga miskin yang berpendidikan tinggi, sementara sisanya didominasi lulusan pendidikan dasar hingga menengah.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi pada 2026 menyentuh 1,01 juta orang atau 9,01 persen, yang menuntut peningkatan mutu, akses, serta relevansi kurikulum kampus terhadap kebutuhan dunia kerja.
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong strategi penguatan peran perguruan tinggi berbasis konsorsium.
Langkah ini diarahkan untuk menggeser paradigma kompetisi antarinstitusi menjadi kolaborasi terpadu guna menciptakan dampak strategis langsung bagi masyarakat sekitar.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, menyampaikan gagasan tersebut dalam kegiatan Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) di Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis (12/11/2026), dengan mengusung materi bertajuk Penguatan Peran Perguruan Tinggi Berbasis Konsorsium.
“Pendidikan tidak cukup hanya dimaknai sebagai gedung-gedung tempat berlangsungnya aktivitas pembelajaran. Ada misi besar di dalamnya, yakni bagaimana perguruan tinggi hadir di tengah sendi-sendi kehidupan dan memberikan kontribusi nyata untuk memajukan serta menyejahterakan masyarakat,” ujar Wamen Fauzan.
Menurut Wamendiktisaintek, kepekaan sosial kampus harus menjadi tolok ukur utama kemajuan institusi.
Kualitas perguruan tinggi ke depan tidak semata dinilai dari status akreditasi di atas kertas, melainkan sejauh mana kehadirannya mampu menjawab persoalan riil di lingkungan sekitarnya.
“Jangan sampai perguruan tinggi berdiri megah, sementara masyarakat di sekitar kampus masih bergulat dengan persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting,” tegas Fauzan.
Wamen Fauzan menekankan perlunya transformasi pola pikir (mindset) dalam mengelola perguruan tinggi.
Perubahan yang dilakukan kampus tidak boleh sekadar bersifat kosmetik atau meniru institusi lain, melainkan harus menjadi metamorfosis utuh yang mengubah karakter, tata nilai, dan melahirkan terobosan baru (zero to one) sesuai tuntutan zaman.
“Kita tidak bisa mengelola perguruan tinggi dengan cara yang sama seperti tahun-tahun lalu. Kita ingin menyiapkan generasi sekarang untuk hidup pada zamannya, bukan hidup di dunia kemarin. Karena itu, perguruan tinggi harus berani melakukan metamorfosis karakter dan selalu menghadirkan terobosan baru yang memberi nilai manfaat bagi masyarakat,” papar Fauzan.
Untuk mempercepat dampak tersebut, Wamen Fauzan mendorong perguruan tinggi di setiap daerah agar melepaskan ego sektoral dan membangun ekosistem kerja sama melalui skema konsorsium lintas institusi.
“Sudah bukan waktunya lagi perguruan tinggi bekerja sendiri-sendiri. Perguruan tinggi besar, menengah, maupun kecil harus bersatu padu dalam konsorsium di daerah masing-masing untuk melakukan riset bersama, pertukaran dosen, hingga melahirkan solusi akademis yang menjawab problem riil pemerintah daerah dan masyarakat,” imbuhnya.
Sebagai wujud konkret keberhasilan pendekatan konsorsium, Wamen Fauzan menyoroti inisiatif kolaborasi Universitas Nusa Cendana (Undana) bersama perguruan tinggi swasta, pemerintah daerah, serta dunia industri di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program Gerakan Pengentasan Stunting dan Kemiskinan (GENTASKIN).
Selain itu, ia mengapresiasi sinergi pemerintah daerah seperti di Sulawesi Tengah yang mengarahkan riset pascasarjana untuk menjawab persoalan spesifik daerah, serta mendorong perguruan tinggi turut menggerakkan ekonomi wilayah kantong kemiskinan di daerah masing-masing.
Di tingkat tata kelola, Kemdiktisaintek juga tengah mematangkan skema klasterisasi terhadap lebih dari 4.300 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki keragaman tingkat akreditasi.
Skema klasterisasi ini dirancang sebagai instrumen pembinaan yang efektif dan proporsional agar seluruh lapisan perguruan tinggi dapat bertumbuh dan naik kelas sesuai kapasitasnya.
Penguatan peran perguruan tinggi berbasis konsorsium ini sejalan dengan enam mandat Presiden Republik Indonesia mulai dari pencetakan sumber daya manusia unggul, penguasaan sains dan teknologi, hilirisasi industri, penyelesaian persoalan masyarakat, hingga penguatan integritas kebangsaan serta kebijakan Diktisaintek Berdampak.
Kemdiktisaintek berkomitmen terus mengawal sinergi antarperguruan tinggi, pemerintah daerah, dan mitra industri agar inovasi akademik tidak berhenti di ruang kelas, melainkan hadir sebagai solusi nyata bagi kemajuan bangsa.
Pewarta: Mutia Arifin
Penyunting: Muhammad Nashir