Kisah Sang Pencuri
Suaramuslim.net – Kisah seorang yang mencuri dengan mendapat hukuman 8 tahun dipenjara. Bahkan mengukuhkan kebenaran atas sebuah pameo yang menyatakan: “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas”. Berikut selengkapnya.
Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Pemerintahan Daerah, Benarkah? – Bagian 2
Suaramuslim.net – Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kebijakan tidak boleh dipidanakan dan pemerintah daerah tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah.
Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Pemerintahan Daerah, Benarkah? – Bagian 1
Suaramuslim.net – Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kebijakan tidak boleh dipidanakan dan pemerintah daerah tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah.
Mencegah Bangkitnya Komunisme di Indonesia – Bagian 2
Lanjutan dari Mencegah Bangkitnya Komunisme di Indonesia – Bagian 1 Ketentuan larangan mengembangkan atau menganut atau menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme bagi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, menurut penulis adalah tepat atau bahkan harus diberikan sanksi yang lebih tegas dan konsisten. Sebab, apabila Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang mempunyai masa besar diberikan ruang untuk menganut, mengembangkan dan […]
Mencegah Bangkitnya Komunisme di Indonesia – Bagian 1
“Jika saya mati sudah tentu bukannya berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sedang rusak berkeping-keping, saya tetap yakin bahwa ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nantinya, PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman”. Kutipan di atas, adalah pernyataan Sudisman […]
Pembubaran Ormas, Butuh Kesabaran Hukum
Seratus persen saya setuju terhadap alasan pembubaran ormas HTI. Karena rangkaian panjang kegiatan HTI, dipandang memiliki ultime goal pada penggantian sistem pemerintahan RI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, dan NKRI dengan sistem pemerintahan khilafah. Namun, saya tidak setuju terhadap prosedur pembubaran ormas sebagaimana diatur dalam Perpu N. 2/2017, dengan meniadakan peran peradilan untuk menguji secara […]