SURABAYA (Suaramuslim.net) – Pengurus Besar Pergerakan Penganut Khittah Nahdliyyah (PPKN) menyelenggarakan bedah buku karangan penasehat PPKN Drs Choirul Anam yang berjudul “NU Jadi Tumbal Politik Kekuasaan, Siapa Bertanggungjawab?” Selasa (26/2/19). Bedah buku tersebut dihadiri juga Prof. Dr. Aminuddin Kasdi sebagai Guru Besar UNESA Surabaya dan Prof. Dr. Achmad Zahro sebagai guru besar UINSA Surabaya, keduanya menjadi pembedah buku.
Prof Zahro sebagai salah satu pembedah mengatakan bahwa sejarah NU berhubungan dengan kekuasaan kini terulang lagi. Tepatnya dulu terjadi pada akhir 1970-an.
“Sejarah telah berulang, akhir 70-an NU telah melanggar seperti hari ini. Yang diberi amanah mengurus NU berkhianat terhadap NU. Paling mencolok adalah pelanggaran Anggaran Dasar. Siapa pun menjadi Rais Am PBNU tidak boleh menjabat. Nah, hari ini Rais Am NU nyalon wakil presiden, sedangkan dalam anggaran dasar tidak boleh demikian, jadi warga NU gugur untuk wajib nyoblos calon tersebut karena melanggar AD/ART,” ujarnya.
Menurut Prof Zuhro, baik memilih pasangan calon presiden nomor urut 01 maupun nomor urut 02 tidak ada masalah. Sama-sama sah sebagai warga NU.
“Pemaksaan memilih paslon dalam pilpres adalah dengan pemecah belahan yang sesungguhnya,” tambah guru besar UINSA Surabaya ini.
“Boleh memilih nomor 01 maupun nomor 02. Tidak kurang ke-NU-an seseorang jika dia memilih 01 maupun 02, asal jangan saling mencela, kedepankan persatuan Indonesia,” pungkasnya.
Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir
