JAKARTA (Suaramuslim.net) – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan segera melakukan impor beras diawal tahun, keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 dan merupakan yang pertama kalinya dalam dua tahun terakhir.
Kementerian perdagangan berencana mengimpor sebanyak 500.000 ton beras, karena adanya kekurangan beras jenis medium yang mengakibatkan harga beras di pasaran melambung tinggi.
Menanggapi kebijakan tersebut, beberapa Kepala Daerah menolaknya dengan alasan daerahnya akan memasuki masa panen raya dan diprediksi surplus beras. Diantara Kepala Daerah tersebut adalah Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau TGB, Bupati Sleman Sri Purnomo, Bupati Pandeglang Irna Narulita, bahkan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan siap mensuplai kekurangan beras ke seluruh Indonesia.
TGB menyatakan stok beras di NTB masih terkendali menyentuh angka 2,38 juta ton beras dan dengan ata-rata harga beras berkisar di angka Rp 9.300-Rp 9.400. “Jadi jangan karena misal di Jakarta naik harga sedikit, main pukul rata harus impor beras” kata TGB pada Ahad (14/1) dikutip dari Republika.
TGB menegaskan agar kebijakan tersebut tidak diberlakukan, karena menurutnya akan mengecewakan petani jelang masa panen raya.
“Sebentar lagi kita akan panen dan semua indikator pelaksanaan panen itu baik semua, bahkan harga beras di pasar masih sangat terkendali dan terjangkau, jadi ini akan sangat mengecewakan buat para petani kita” jelas TGB.
Sementara Bupati Sleman Sri Purnomo menolak keras rencana impor beras karena Sleman mampu swasembada beras sejak 2016 dan produksi padi sangat melimpah.
“Sleman sepanjang 2017 berhasil mencapai surplus beras 120.000 ton. Kalau ditanya bagaimana apabila negara ingin impor beras, ya kami dan seluruh petani akan menolak keras!” tegas Sri Purnomo usai memimpin panen padi di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan pada Kamis (11/1).
Senada dengan Sri Purnomo, Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo Wiyaso menyatakan impor beras lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat bagi petani. “Jelas akan menurunkan motivasi petani bercocok tanam padi, meskipun disebut beras khusus untuk pasar tertentu, tetap saja membuat panik petani” kata Sutedjo.
Kepala Daerah lain yang menolak Impor Beras ialah Bupati Pandeglang Banten Inna Narulita. Inna menyebut stok beras di Pandeglang aman dan juga para petani baru saja menuai hasil panen.
“Saya tegaskan, Pandeglang menolak beras impor, saya pun sudah sampaikan ke Sub Divre Pandeglang-Lebak agar siap menampung beras lokal. Ya, beras lokal Pandeglang cukup berkualitas dan namanya terkenal” terang Irna pada Sabtu (13/1).
Kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo bahkan menyatakan kesiapan daerahnya untuk mensuplai beras jika terjadi kekurangan beras di 34 Provinsi sebab stok beras di Sulawesi Selatan melimpah hingga 20 bulan ke depan.
“Sampai bulan Maret masuk panen pertama kami overstock 2,6 juta ton, Sulsel dapat bertahan hingga 20 bulan, disini ada 82.000 ton, karena itu jika ada perintah menteri nanti, angkut saja (beras) ini ke seluruh provinsi 34 provinsi” tegas Syahrul pada Sabtu (13/1).
Kendati terjadi banyak penolakan terhadap impor beras, namun Menteri perdagangan belum mengeluarkan pembatalan kebijakannya yang telah disahkan dalam Peraturan Menteri tersebut.
Penulis: Ahmad Jilul Qur’ani Farid
Editor: Muhammad Nashir
