JAKARTA (Suaramuslim.net) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengecam kebijakan AS di bawah Presiden Trump yang mengatakan kebijakan pemukiman Israel di Tepi Barat tidak melanggar hukum internasional.
“Ini satu kebijakan AS yang menyedihkan. Dari perspektif AS, sikap itu merupakan preseden yang akan memperburuk upaya perdamaian yang mereka gembar-gemborkan,” kata Jazuli.
Anggota Komisi I DPR ini mengkritisi kebijakan Trump yang semakin toleran terhadap Israel. Padahal administrasi pemerintahan AS sebelumnya tidak pernah mensupport atau mensahkan pendudukan dan pemukiman ilegal tersebut.
AS di bawah Trump, imbuhnya, semakin menunjukkan pembelaan membabi buta terhadap penjajahan Israel atas Palestina dan mempertegas standar gandanya terhadap dunia.
“Padahal masyarakat Amerika sendiri kini semakin kritis bahkan muak dengan kebijakan dan represi Israel terbukti dengan protes terbuka mahasiswa Harvard kepada Dubes Israel saat mengisi kuliah umum di kampus tersebut dan aksi massa besar di jantung kota New York yang mengkritik keras Israel, sebaliknya simpati pada penderitaan rakyat Palestina,” kata Jazuli.
Dari perspektif hukum internasional, lanjut anggota DPR Dapil Banten ini, jelas hal itu bukan saja mengingkari tapi juga melanggar banyak resolusi PBB dan hukum humaniter lainnya. Apalagi pendudukan dan pemukiman dilakukan dengan kekerasan dan pembantaian rakyat sipil.
Menurut Jazuli Juwaini, sikap Indonesia jelas sejak dulu.
“Kita berada di pihak Palestina dengan seluruh hak atas tanah dan teritori secara berdaulat. Kita dukung penuh upaya kemerdekaan bangsa dan negara Palestina, sebaliknya melawan dan mengecam segala tindakan dan kolonialisasi Israel atas tanah Palestina,” tegasnya.
Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Menlu RI Retno Marsudi yang berulangkali mengatakan bahwa Palestina ada di jantung diplomasi Indonesia dan selalu ada dalam helaan nafas politik luar negeri Indonesia.
“Meski demikian, kita meminta peran Indonesia yang lebih kuat dan determinan terutama dalam kapasitas Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB dan Anggota Dewan HAM PBB. Perkuat diplomasi agar semakin banyak negara yang menghukum Israel melalui segala cara termasuk ikut mendorong dan mempromosikan aksi global “boikot, divestasi, dan sanksi” terhadap Israel agar menghentikan penjajahan terhadap Palestina,” pungkas Jazuli.
Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir