Suaramuslim.net – Pelaksanaan Haji Khusus 2026 sejatinya tidak dimulai hari ini, juga bukan ketika jemaah melunasi biaya. Tapi justru sudah dimulai sejak jauh-jauh hari di Arab Saudi, yaitu ketika negara tujuan ibadah itu mengunci kalender operasionalnya dengan disiplin waktu dan sistem digital yang ketat.
Persoalannya, hingga memasuki awal 2026 ini, Indonesia justru masih bergulat dengan soal mendasar: yaitu pelunasan, pencairan dana, dan kepastian administratif.
Di sinilah Haji Khusus 2026 berada pada simpang yang rawan. Bahkan menurut keyakinan saya “sangat rawan”. Bukan karena kurangnya jemaah, bukan pula karena ketidaksiapan penyelenggara, tetapi ternyata hanya karena ketidaksinkronan antara kehati-hatian kebijakan negara dan kebutuhan paling mendasar dalam ibadah: yaitu “kepastian”.
Arab Saudi bekerja dengan logika sistem dan deadline keras dan ketat. Layanan haji; mulai dari hotel, transportasi, hingga katering; dikunci berbulan-bulan sebelum puncak ibadah. Tanpa kontrak yang dibayar tepat waktu, maka tidak ada layanan. Tanpa layanan, tidak ada visa. Tanpa visa, tidak ada keberangkatan. Sistem ini tidak mengenal toleransi atas keterlambatan administratif negara lain.
Sementara itu, di Indonesia, pelunasan Haji Khusus baru dibuka pada akhir November 2025. Artinya, proses keuangan kita dimulai ketika sebagian besar pintu operasional di Saudi sudah hampir tertutup. Ini sebetulnya bukan sekadar keterlambatan teknis, tetapi persoalan desain tata kelola yang belum sepenuhnya selaras dengan kalender global penyelenggaraan haji.
Dengan kondisi seperti ini, estimasi paling realistis menunjukkan bahwa tidak semua jemaah Haji Khusus 2026 akan berangkat tepat waktu, meskipun telah siap dan mampu. Sebagian akan tertunda, sebagian lain lagi mungkin berisiko batal, bukan karena kesalahan jemaah, tapi karena kontrak layanan tidak sempat dikunci sesuai tenggat waktu yang sudah ditetapkan.
Dalam situasi ini, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berada pada posisi yang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Di satu sisi, mereka dituntut memberi kepastian kepada jamaah. Di sisi lain, dana pelunasan belum sepenuhnya cair ketika tenggat Saudi sudah semakin dekat. Akibatnya, sebagian PIHK dipaksa memilih antara dua risiko: yaitu mengunci kontrak dengan biaya tinggi atau kehilangan slot layanan sama sekali.
Lebih jauh, keterlambatan ini berpotensi membuat kuota Haji Khusus tidak terserap optimal. Dalam sistem Saudi, kuota yang tidak segera dikonversi menjadi layanan dan visa akan dianggap tidak digunakan. Kuota yang hangus bukan hanya kerugian administratif, tetapi kegagalan negara dalam mengelola amanah ibadah umat.
Yang paling mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjangnya. Apa itu? yaitu: krisis kepercayaan. Bagi jamaah, haji bukan sekadar perjalanan, tetapi puncak pengabdian spiritual. Ketika mereka yang telah menunggu lama dan melunasi biaya justru berada dalam ketidakpastian, maka yang terkikis bukan hanya kesabaran, tapi juga rasa keadilan dalam pelayanan ibadah.
Namun perlu ditegaskan, situasi ini belum sepenuhnya terlambat untuk diperbaiki. Yang dibutuhkan bukan prosedur biasa, tetapi langkah luar biasa. Percepatan pencairan dana, relaksasi administratif yang terukur, serta komunikasi kebijakan yang jujur dan empatik harus menjadi prioritas. Kehati-hatian negara tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kepastian ibadah.
Haji Khusus tidak semestinya dikelola semata dengan logika pengendalian risiko birokrasi. Tapi harus dikelola dengan logika pelayanan yang amanah. Keterlambatan bisa dimaklumi, tetapi ketidakpastian yang dibiarkan berlarut-larut adalah bentuk kelalaian kebijakan.
Jika koreksi tidak segera dilakukan, Haji Khusus 2026 berisiko dikenang umat bukan sebagai kegagalan jemaah, tapi kegagalan negara dalam menyelaraskan kehati-hatian kebijakan dengan kebutuhan paling dasar umat: yaitu kepastian beribadah. Dan ini sangat berbahaya.
Ulul Albab
Kabid Litbang DPP Amphuri