SURABAYA (Suaramuslim.net) – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Timur meminta pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Dunia.
Klarifikasi tersebut dinilai penting untuk menjaga transparansi kebijakan luar negeri sekaligus memastikan konsistensi sikap Indonesia terhadap isu Palestina.
Ketua ICMI Jawa Timur, Ulul Albab, menyatakan bahwa isu BoP perlu disikapi secara jernih dan proporsional, mengingat Indonesia memiliki komitmen historis dan konstitusional terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
“ICMI Jawa Timur tidak sedang mempersoalkan niat baik pemerintah. Yang kami dorong adalah kejelasan mandat dan keterbukaan informasi agar publik memahami secara utuh posisi Indonesia,” ujar Ulul Albab, Rabu (28/1/1026).
Menurut ICMI Jawa Timur, terdapat tiga hal utama yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah.
Pertama, apa mandat konkret Indonesia dalam Board of Peace. Publik perlu mengetahui peran dan batas keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut, apakah sebagai mediator, fasilitator dialog damai, atau dalam peran lain. Kejelasan ini penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi dan spekulasi politik di ruang publik.
Kedua, bagaimana posisi Palestina diperjuangkan dalam kerangka BoP. Ulul Albab menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini bersifat konsisten dan memiliki legitimasi moral yang kuat.
“Keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional apa pun harus tetap mencerminkan keberpihakan pada perlindungan warga sipil, penghentian kekerasan, dan solusi damai yang adil bagi Palestina,” katanya.
Ketiga, konsistensi keterlibatan Indonesia dalam BoP dengan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
ICMI Jawa Timur menilai penting adanya jaminan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP tidak melemahkan peran PBB sebagai forum utama penyelesaian konflik global. ICMI Jawa Timur menegaskan bahwa permintaan klarifikasi tersebut bukan merupakan tekanan politik, tetapi bagian dari fungsi kontrol intelektual (intellectual checks and balances) yang wajar dalam negara demokratis.
“Dalam prinsip good governance, transparansi dan akuntabilitas justru memperkuat legitimasi kebijakan. Pemerintah yang terbuka akan memperoleh kepercayaan publik yang lebih kuat,” ujar Ulul Albab.
Lebih lanjut, ICMI Jawa Timur menilai keterbukaan pemerintah terkait isu BoP justru akan mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif, sekaligus menjaga kredibilitas diplomasi Indonesia di mata internasional.
Di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks, ICMI Jawa Timur mengajak semua pihak untuk menyikapi isu ini dengan nalar akademik yang jernih, dialog yang konstruktif, serta komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Pewarta: Mutia Arifin
Editor: Muhammad Nashir