Pilkada Serentak

Proses pilkada serentak 2018 adalah ujian korelasi antara partai politik pemerintah dan koalisinya dengan Presiden Jokowi terhadap respon masyarakat atas tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. PDIP sejak awal menjadikan Jokowi sebagai kadernya dengan status pekerja partai untuk menjadi Preside Republik Indonesia.

Presiden Jokowi dan PDIP mestinya terukur terhadap aksi politik PDIP maupun partai mitranya. Bagaimanapun juga, tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi harus terintegrasi ke dalam proses politik pilgub dan pilwakot/pilbub.

Semakin puas masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi serta tingkat kepercayaan, maka dominasi kemenangan terhadap pilgub dan pilwakot/pilbup yang diusung PDIP dan partai koalisinya harus kohesif serta suaranya di atas 50%.

Sebaliknya jika kepuasaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi rendah maka pilgub dan pilwakot/pilbup yang diperoleh PDIP dan partai koalisinya di bawah 50%, maka etalase dukungan Jokowi dari masyarakat rendah.

Dari sekian banyak pilgub, Jawa Timur menjadi perhatian Jokowi efek dimana pasangan Syaifullah dan Puti sebagai cucu Bung Karno tidak menang padahal Megawati telah meminta tolong langsung pada masyarakat untuk memilih Puti cucu Bung Karno tapi tetap kalah, artinya Jokowi efek tumpul.

Puti Guntur sebagai etalase simbol politik keluarga Bung Karno, semestinya Jokowi efek secara politik wajib dimenangkan sebab ini adalah permintaan Bu Megawati sendiri. Secara jujur Megawati telah menyampaikan pada publik Jawa Timur bahwa beliau sudah meminta izin pada Bung Karno untuk mencalonkan cucunya. Sayang, Jokowi tidak berhasil mengamankan amanah Megawati ini.

Rupiah

Rupiah sebagai pengukur tingkat harga agregat terhadap sistem ekonomi rentan terhadap stabilitas politik dan proses politik. Nilai tukar rupiah sebagai ukuran kepercayaan dan risiko ekonomi terhadap lingkungan politik pada pemerintahan Jokowi terus menerus menunjukan pelemahan nilai tukar terhadap dolar.

Sejak Jokowi jadi presiden, nilai tukar rupiah terhadap dolar tetap bertengger pada level 13,200. Ini artinya ada resiko jangka pendek dan ketidakpastian jangka panjang terhadap resource dan kebijakan-kebijakan ekonomi maupun non-ekonomi dari pemerintahan Jokowi.

Seperti telah saya sampaikan di atas, pilgub dan pilwakot/pilbup adalah proses konsolidasi kekuatan politik dalam rangka menjamin stabilitas politik maupun dukungan politik terhadap Jokowi. Kepercayaan politik dan stabilitas politik memiliki hubungan kredible terhadap lingkungan internal maupun eksternal ekonomi.

Pergerakan Nilai tukar rupiah terhadap dolar sebelum maupun setelah pilgub dan pilwakot/pilbub mengalami crowding out dan bleeding. Ini artinya lingkungan politik dan dukungan politik terhadap Jokowi rendah.

Pasar merespon negatif atas hasil proses pilkada serentak. Hal ini mengakibatkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas politik yang dihadapi Jokowi sangat rendah dan berisiko akibatnya lingkungan eksternal ekonomi mengalami decompressi.

Pasar bereaksi negatif, artinya hasil pilkada serentak menunjukan Jokowi efek baik terhadap PDIP maupun partai koalisinya tumpul terhadap hasil-hasil pilkada dan tajam terhadap menguatnya dolar terhadap rupiah. Demikian juga hasil-hasil pilkada ini maupun dampaknya terhadap stabilitas jangka pendek serta melemahnya nilai tukar rupiah akan menentukan 2019.

Kontributor: Habil Marathi*
Editor: Oki Aryono

*Pusat Studi Politik dan Islam (PUSPI) – Anggota DPR RI 1999-2009
*Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net