Jurnal Warga

Suaramuslim.net – Jika Pasal 86 membuka ruang penyelenggaraan umrah mandiri, dan Pasal 96 ayat (5) melepaskan tanggung jawab negara atas perlindungan jamaah mandiri, maka sesungguhnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sedang membangun dua ekosistem yang bertabrakan arah: satu berbasis regulasi dan perlindungan (melalui PPIU), dan satu lagi berbasis deregulasi ekstrem (melalui umrah mandiri). Pertanyaannya: ke

Suaramuslim.net – Ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 hadir dengan mengakui “Umrah Mandiri” sebagai salah satu jalur penyelenggaraan ibadah umrah, banyak pihak menyambutnya dengan antusias. Sebagian melihatnya sebagai terobosan modern yang sejalan dengan semangat digitalisasi dan kemandirian umat. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar: apakah skema umrah mandiri benar-benar selaras dengan semangat membangun ekosistem