Artikel-artikel dari pembaca laman Suaramuslim.net sebagai bentuk membangun citizen journalism.
Suaramuslim.net – Akhirnya BRIN punya Arif. Bukan sekadar “arif” dalam arti bijaksana, tapi benar-benar Prof. Dr. Arif Satria; Rektor IPB, Ketua Umum ICMI, dan satu dari sedikit intelektual yang bisa menjembatani laboratorium dan ruang publik. Kabar pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto membuat banyak kalangan cendekiawan tersenyum lega. Bukan hanya karena beliau orang kampus, tapi karena […]
Akhirnya BRIN punya Arif Read More »
Suaramuslim.net – Kabar pelantikan Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si. sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi kabar baik yang menggetarkan kalangan cendekiawan Indonesia. Bukan hanya karena beliau adalah Ketua Umum ICMI Pusat dan Rektor IPB University, tetapi juga karena sosoknya merepresentasikan wajah baru kepemimpinan riset nasional; seorang intelektual
BRIN di tangan cendekiawan: Harapan baru dari seorang Arif Satria Read More »
Suaramuslim.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk pengurus asosiasi dan biro penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Namun, hingga hari ini, KPK belum menetapkan tersangka. Publik menunggu arah kasus ini; antara dugaan penyalahgunaan wewenang dan
KPK akan terbang ke Arab Saudi untuk membongkar dugaan korupsi kuota haji Read More »
Suaramuslim.net – Di tengah semangat reformasi dan keterbukaan informasi, satu persoalan krusial masih luput dari perhatian publik: penguasaan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) oleh pihak pribadi. Barang Milik Daerah (BMD), yang seharusnya menjadi penopang pelayanan publik, justru kerap terselip dalam bayang-bayang kekuasaan dan kelalaian birokrasi. Setiap aset BMD wajib memiliki nomor registrasi (noreg). Noreg bukan
Aset pemda dikuasai pribadi, alarm bagi transparansi publik Read More »
Suaramuslim.net – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji membuka kembali satu isu mendasar yang selama ini jarang dibahas secara tuntas: “bagaimana mekanisme distribusi nilai manfaat dana haji?” Siapa yang berhak menikmati hasil pengelolaan dana tersebut? Jamaah atau umat secara luas? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tapi sesungguhnya menentukan arah moral dan politik
Nilai manfaat dana haji, untuk jamaah atau umat? (Seri-3) Read More »
Suaramuslim.net – Katanya ekonomi tumbuh 5,12%. Katanya pula target pajak meleset karena ekonomi turun. Lalu logika yang mana yang sedang dipakai ini, Bung Purbaya? Logika ekonomi, logika sabun, atau logika politisi yang baru saja gagal menjual narasi sukses tapi masih ingin terlihat bersih di depan kamera? Kalau ekonomi benar-benar tumbuh di atas target APBN, seharusnya
Logika Purbaya dan sabun statistik: Ketika ekonomi tumbuh tapi pajak ngambek Read More »
Suaramuslim.net – Di sebuah fase dalam perjalanan bangsa ini, ada seorang presiden yang berkuasa seperti matahari siang hari: besar, terang, dan tidak memberi ruang pada bayangan. Kekuasaan mengalir dari dirinya, mengatur apa yang boleh dikatakan dan apa yang harus dibungkam. Ia menentukan siapa yang pantas dipuji, siapa yang harus hilang dari catatan. Di fase yang
Marsinah dan Soeharto Read More »
Suaramuslim.net – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji kembali menyorot satu isu yang sensitif sekaligus strategis, yaitu: sejauh mana dana haji boleh diinvestasikan di sektor non-haji. Pertanyaan ini bukan hanya soal finansial, tapi juga soal etika publik, amanah keagamaan, dan kepercayaan umat. Sebab dana haji bukan dana investasi biasa; ia adalah
Dana haji dan investasi di luar haji (Seri-2) Read More »
Suaramuslim.net – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sedang memasuki babak krusial. Di tengah sorotan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi dana umat yang mencapai lebih dari Rp160 triliun, satu pertanyaan mendasar kembali mengemuka: Apakah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebaiknya tetap menjadi lembaga independen, atau justru ditempatkan di bawah pemerintah? Pertanyaan
BPKH: Mandiri atau di bawah pemerintah? (Seri-1) Read More »
Suaramuslim.net – Saya mulai dengan satu kalimat pendek: “Umrah mandiri itu boleh. Tapi ngajak-ngajak orang untuk umrah mandiri, itu urusan lain. Karena kalau salah langkah, bisa bukan ke Tanah Suci, tapi ke tempat lain yaitu jeruji besi.” Mari saya jelaskan pelan-pelan, dengan gaya orang lapangan tapi juga akademis, supaya tidak ada yang tersinggung sebelum paham.
Hati-hati lho ngajak umrah mandiri, kalau nggak paham bisa nyasar ke bui (Seri-10) Read More »
