JAKARTA (Suaramuslim.net) – Eskalasi konflik di kawasan Laut Cina Selatan kembali memanas, dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan muncul dan terus meningkat seiring adanya reaksi ‘perang dingin’ antara pasukan militer dua negara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan ini, tidak hanya mencuri perhatian kedua negara saja, melainkan negara-negara Asia Tenggara yang memiliki batas wilayah bersinggungan dengan kawasan perairan tersebut termasuk Indonesia.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Indonesia bisa melakukan beberapa upaya, di antaranya membangun narasi perdamaian hingga melakukan diplomasi pertahanan antara negara ASEAN.
“Potensi pelibatan negara-negara kawasan sangat tinggi sekali, maka yang bisa dilakukan Indonesia pilihannya adalah membangun narasi perdamaian, kemudian melakukan diplomasi pertahanan yang lebih intensif, di sisi lain diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri terus membangun hubungan solidaritas dan perdamaian,” ujar Dahnil Anzar dalam diskusi online Forum Monitor, Kamis (18/6).
Melihat ketegangan konflik di kawasan perairan itu, Dahnil mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak tinggal diam. Selama ini, kata Dahnil, Prabowo rutin melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah Menteri Pertahanan lainnya, seperti Menhan Australia, Tiongkok, Amerika dan Malaysia.
“Pak Prabowo melihat situasi saat ini, meskipun kami tidak banyak mempublikasi terkait langkah-langkah kondisi Laut Cina Selatan, tetapi hampir setiap hari Pak Prabowo rutin melakukan komunikasi dengan Menteri Pertahanan di kawasan. Terakhir kemarin dengan Menteri Pertahanan Australia, sebelumnya dengan Menteri Pertahanan Amerika, juga Tiongkok. Nah terakhir kemarin dengan Menteri Pertahanan Malaysia,” terang Dahnil.
Dahnil menyatakan, dalam setiap kunjungan ke berbagai negara, Prabowo selalu berdialog tentang kondisi geopolitik kawasan.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan agar Indonesia tetap waspada jangan sampai terlena dan dimanfaatkan oleh negara-negara yang bersengketa atas wilayah Laut Cina Selatan.
Legislator dapil Yogyakarta ini mengatakan Indonesia harus menjalankan prinsip politik bebas aktif dalam situasi ini. Yang lebih penting, kata Sukamta, Indonesia tidak ikut terpancing isu sehingga nantinya terseret ke salah satu blok yang tengah berkonflik.
“Indonesia harus betul-betul berdiri bebas aktif, kita bebas menggalang perdamaian, aktif menggalang perdamaian, tapi kita tidak masuk dalam salah satu aliansi itu. Sangat penting Indonesia untuk menyiapkan diri menyiagakan agar pihak-pihak yang terkait dengan sengketa itu tidak memanfaatkan Indonesia dan teritorialnya,” kata Sukamta.
“Saya berharap Indonesia tetap waspada jangan sampai terpancing, kita harus terus memperkuat pertahanan kita sendiri. Jangan sampai negara kita terseret bagian dari konflik, memihak dalam salah satu blok, baik Amerika maupun Cina,” tandas Politikus PKS ini.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi mengatakan Indonesia berpotensi menjadi inisiator perdamaian atas konflik Laut Cina Selatan.
Menurutnya, Indonesia sebagai big brother (primus inter pares) di ASEAN, memiliki kesempatan memunculkan diri sebagai inisiator perdamaian karena posisi strategisnya yang tidak menjadi claimant kawasan yang diperselisihkan.
“Indonesia dapat menjadi jembatan komunikasi antara negara-negara pengklaim (claimant states) Laut Cina Selatan dengan Cina dengan memunculkan solusi-solusi yang melibatkan semua negara terkait. Indonesia dapat mendesak agar kawasan Laut Cina Selatan menjadi zona kerja sama ekonomi,” ujar Hery.
“Alih-alih diklaim secara unilateral, Laut Cina Selatan dapat digunakan sebagai zona confidence measure building. Zona untuk menunjukkan keyakinan antar negara. Indonesia dianjurkan menggunakan diplomasi kebudayaan dan perdagangan untuk membangun kawasan kerja sama yang lebih besar. Regional Comprehensive Economic Partnership (RECP) harus segera diwujudkan agar energi yang ada dapat didayagunakan untuk kebaikan semua negara pasca Pandemi Covid-19 yang melanda dunia ini,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia menyerukan agar Indonesia berdiri sesuai dengan amanah konstitusi, yaitu politik bebas-aktif dan turut serta dalam mempromosikan perdamaian dunia demi tata dunia yang maju, adil dan sejahtera secara umum.
