JAKARTA (Suaramuslim.net) – Presiden Joko Widodo meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia yang diprakarsai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2022, di Jakarta, Kamis (20/01/22).
Hal ini sebagai bentuk dukungan OJK terhadap Pemerintah yang menjadi Presidensi G20 pada tahun ini serta bukti komitmen OJK terhadap pengembangan ekonomi hijau sebagai sebagai sektor ekonomi baru.
Taksonomi Hijau Indonesia yang disusun bersama delapan kementerian ini berisi daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.
Taksonomi Hijau Indonesia telah mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi dengan 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait dan menjadikan Indonesia salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar nasional terkait sektor ekonomi hijau, seperti Tiongkok, Uni Eropa, dan ASEAN.
Taksonomi Hijau Indonesia ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan (insentif dan disinsentif) dari berbagai Kementerian dan Lembaga termasuk OJK.
“Saya mengapresiasi jajaran OJK yang dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain. Antara sektor jasa keuangan dan sektor riil harus saling mendukung dan menguatkan, karena tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan baik dan berkelanjutan,” kata Presiden.
Optimisme OJK
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya menyatakan optimistis kinerja industri jasa keuangan pada tahun ini akan semakin membaik didorong stabilitas sektor keuangan yang terjaga, kebijakan pengawasan yang solid serta laju perekonomian yang mulai pulih dari dampak pandemi Covid 19.
Untuk mencapai proyeksi tersebut, OJK menetapkan lima kebijakan prioritas di 2022 yang ditujukan untuk terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional serta terus meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen.
Saat ini OJK menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru, dengan prioritas pengembangan ekonomi hijau, antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia.
“OJK bersama Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI serta Pemerintah sedang mempercepat kerangka pengaturan bursa karbon Indonesia,” ujar Wimboh.
OJK, imbuh Wimboh, juga memberikan insentif bersama untuk mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas Pemerintah yaitu (a) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) dari hulu sampai hilir; (b) Stimulus lanjutan untuk mendorong kredit ke sektor properti.
