JAKARTA (Suaramuslim.net) – Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI Pusat, mengkritik kebijakan pemerintah pusat dalam menangani pandemi corona di Tanah Air. Menurut Din, pemerintah dinilai kurang gesit dan antisipatif dalam menanggulangi wabah corona.

Seperti dalam rilis yang diterima Suaramuslim.net, Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian mengeluarkan maklumat untuk merespons sikap pemerintah itu. Ada lima poin yang ditekankan Din dalam maklumat yang dikeluarkannya pada Sabtu (4/4).

Pertama, kita semua harus bersatu menyelamatkan bangsa dari musibah. Kita juga harus menunjukkan solidaritas kebangsaan dengan membantu saudara-saudara yang terdampak wabah dan membutuhkan bantuan.

Kedua, pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan amanat konstitusi dengan melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jangan sampai ada pejabat negara yang justru mengkhianati konstitusi dengan, umpamanya membolehkan dan melindungi WNA masuk ke Indonesia di kala rakyat menderita karena wabah corona.

Ketiga, Presiden menghentikan rencana pemindahan ibu kota karena tidak mendesak dan hanya akan menghamburkan uang negara. Lebih baik, dana dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Keempat, pemerintah diminta menarik kembali Omnibus Law karena RUU itu lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja.

Kelima, pemerintah mengusut serius dan tuntas mega-skandal korupsi Jiwasraya.

Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir