Meski Kapal Cina di Natuna, Pemerintah Tak Boleh Lupa Kasus Jiwasraya

Meski Kapal Cina di Natuna, Pemerintah Tak Boleh Lupa Kasus Jiwasraya

Putusan MK, Hidayat Nur Wahid NKRI dan Demokrasi Indonesia Dipertaruhkan
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (Foto: Istimewa)

JAKARTA (Suaramuslim.net) – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas terhadap adanya kapal Cina di Natuna. Menurutnya, Presiden Jokowi perlu mengoreksi Menko Maritim yang cenderung tak mengecam.

“Ketika Jubir Menlu Cina ngotot klaim atas kawasan yang oleh UNCLOS diakui sebagai bagian dari NKRI, maka demi NKRI harga mati, mestinya Presiden RI koreksi sikap Menko Maritim,” tuturya dalam siaran pers yang diterima Suaramuslim.net, Senin (6/1).

“Dan perintahkan kepada Menkopolhukam dan Menhan untuk mendukung dan menguatkan sikap Menlu yang tegas menolak klaim Tiongkok terhadap Natuna Utara,” sambung politisi PKS ini.

Selain itu, Hidayat juga meminta agar seluruh persoalan kenegaraan fokus dibahas, tanpa mengesampingkan satu sama lain. Ia mencontohkan adanya kecurigaan sebagian pihak bahwa insiden Natuna hanya digunakan sebagai pengalihan isu dalam negeri.

“Seperti rencana bailout Jiwasraya dan Bumiputera. Ia menilai kasus-kasus tersebut sama pentingnya,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa dua kasus ini memang harus terus dikawal, jangan saling menafikan. Meskipun kita, kata dia juga harus mengkritisi keras pelanggaran Cina di Natuna untuk jamin keutuhan dan kedaulatan NKRI.

“Tetapi jangan lupa, tetap fokus juga pada realisasi program membentuk Pansus Jiwasrayagate di DPR-RI,” pungkasnya.

Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
Share on Telegram

Leave a comment