SURABAYA (Suaramuslim.net) – “Ada gonjang-ganjing di Partai Bulan Bintang (PBB), kita bertemu hari ini untuk memberikan pemikiran dan masukan dari para tokoh yang hadir sebagai bekal bagi umat Islam mengambil langkah di Pilpres 2019, lebih khusus PBB.” Demikian sambutan Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jatim, Tamat Ashory dalam Silaturrahim Dewan Dakwah Jatim bersama tokoh, ormas, ponpes (BKSPPI) dan pegiat dakwah dengan Dr. H.M.S. Kaban, S.E., M.Si selaku Ketua Majelis Syuro DPP PBB, Ahad (30/12/18) di Hotel Namira Surabaya.
Tamat Anshory menyebut pihaknya berkepentingan memberi masukan kepada PBB karena Dewan Dakwah adalah satu dari empat puluh elemen ormas Islam dan gerakan dakwah yang ikut membidani lahirnya Partai Bulan Bintang.
Ketua Majelis Syuro DPP PBB, MS Kaban yang menjadi pembicara utama dalam acara tersebut mengatakan, bagi PBB pemilu 2019 nanti adalah be or not to be. Hal ini menurutnya karena ada situasi yang berbeda antara Pemilu 1999 dan 2019 nanti.
“Dulu waktu PBB dideklarasikan tahun 1998, semua elemen eks Partai Masyumi merespons dengan baik kehadirannya. Tapi tahun depan (2019) ketika akan menghadapi pilpres dan capres hanya ada dua, PBB mendapat respons yang beragam. Perhatian luar biasa dari bahasa yang enak sampai yang paling tidak enak didengar,” ujar Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Kaban juga mengingatkan tentang Partai Masyumi, yang dianggap akar dari PBB, ketika pertama kali dideklarasikan didukung penuh seluruh anggota istimewanya, langsung dan tak langsung. Sehingga mendapat suara yang signifikan.
Namun, lanjutnya, setelah Reformasi sampai saat ini, kekuatan politik umat Islam terus tergerus.
“Selama Reformasi ini, kekuatan politik umat Islam dibanding tahun 1955 bukan bertambah tapi makin turun. Sekarang tinggal 38 persen, dulu mampu mencapai 55 persen,” jelasnya.
Menurutnya, daerah yang dulu dianggap basis suara Islam kuat, sekarang buyar.
“Katakanlah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan NTB yang dulu dianggap basis pemilih tradisional muslim tapi dari pemilu ke pemilu mengalami degradasi. Kekuatan politik Islam semakin melemah”, ucapnya.
Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2005-2015 ini, ada yang aneh dalam sistem pemilu Indonesia yang menggunakan one man one vote.
“Ada parpol yang berhasil menaikkan kepala daerah, tapi suara partainya tidak ada, bahkan hilang. Kami perintahkan aleg PBB jangan terlibat aneh-aneh (korupsi dll). Mereka tidak terlibat. Justru parpol yang kadernya banyak melakukan hal-hal aneh malah menang. Parpolnya menang. Calegnya dipilih rakyat, ini aneh, misteri,” ungkapnya.
“PBB banyak sekali kelemahan, tapi di antara kelemahan itu, ada gak peluang yang bisa digunakan untuk menjaga suara. Suara PBB tidak perlu dinaikkan, cukup jangan diganggu dengan keanehan-keanehan,” lanjutnya.
Orangnya belum baik, sistemnya diobrak-abrik, tegas Kaban, inilah yang kita hadapi, sehingga rakyat harus dicerdaskan dan umat harus diselamatkan.
Mengenai sikap PBB dalam Pilpres 2019, Kaban mengatakan partainya tidak boleh netral atau tidak memilih di antara dua calon. Karena menurutnya PBB pernah memfatwakan haramnya golput dan netral adalah bagian dari golput.
Berkaitan dengan sikap Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang menjadi penasehat hukum Joko Widodo, Kaban mengatakan bahwa dirinya selaku Majelis Syuro PBB sudah memutuskan partainya untuk mengikuti hasil Ijtima’ Ulama I dan II.
“Saya maunya kita dukung Prabowo sebagai presiden tapi kekuatan politik umat Islam tampil dan menang di DPR. Ini untuk menjaga pakta integritas dengan Prabowo,” jelas Kaban mengutip pernyataan Habib Rizieq Shihab.
Kekuatan politik umat Islam di 2019 harus mewarnai parlemen, imbuhnya, sehingga siapa pun presidennya akan bisa dikontrol.
“Pilihlah Prabowo dan menangkan Bulan Bintang, agar kita tidak seperti mendorong mobil mogok”, pungkasnya.
Reporter: Dani Rohmati
Editor: Muhammad Nashir
