Suaramuslim.net – Menjelang penutupan tahun ini, Indonesia menghadapi serangkaian tantangan dalam pengelolaan ekonomi. Salah satunya adalah rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sempat menggema di publik. Kebijakan ini, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara, justru memunculkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Di tengah kekhawatiran itu, banyak yang bertanya: Apakah Indonesia benar-benar perlu meningkatkan PPN di saat daya beli masyarakat masih tertekan?
Sementara itu, di negara tetangga, Vietnam justru memilih langkah yang berlawanan. Di tengah upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Vietnam malah menurunkan tarif PPN untuk merangsang konsumsi domestik.
Ini menjadi salah satu contoh kebijakan fiskal yang memicu perdebatan: apakah Indonesia harus mengikuti Vietnam dalam menurunkan pajak atau tetap melanjutkan kebijakan kenaikan PPN yang sudah direncanakan?
Kesejahteraan rakyat di ambang kenaikan PPN
PPN adalah pajak konsumsi yang diambil dari setiap transaksi barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN yang diperkirakan akan diterapkan pada tahun 2025 akan menyasar hampir seluruh lapisan Masyarakat. Namun yang paling terdampak adalah kelompok dengan penghasilan rendah hingga menengah.
Kenaikan tarif pajak ini akan langsung mempengaruhi harga barang dan jasa, yang pada gilirannya akan menurunkan daya beli masyarakat.
Dalam kondisi ekonomi pasca-pandemi, Indonesia belum sepenuhnya pulih. Meski pertumbuhan ekonomi kembali positif, realitasnya adalah banyak segmen masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Banyak dari mereka yang terdampak oleh inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian lainnya. Jika tarif PPN dinaikkan, hal ini akan semakin memperburuk daya beli masyarakat dan memperlambat pemulihan ekonomi di sektor-sektor kritis.
Vietnam: Menurunkan PPN untuk memperkuat ekonomi domestik
Menarik untuk dicermati adalah kebijakan Vietnam yang justru memilih untuk menurunkan tarif PPN. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat, terutama dalam rangka meningkatkan konsumsi domestik yang menjadi motor penggerak utama perekonomian Vietnam.
Langkah ini didasarkan pada analisis bahwa penurunan pajak dapat mempercepat perputaran uang di masyarakat, yang pada gilirannya memperbaiki ekonomi secara keseluruhan.
Langkah Vietnam ini berbanding terbalik dengan kebijakan Indonesia yang memilih untuk menaikkan tarif PPN. Mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi, negara seperti Vietnam yang memiliki struktur perekonomian lebih kecil namun berkembang, bisa mengambil langkah berani ini tanpa merugikan pendapatan negara secara signifikan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Alternatif kebijakan yang lebih ramah rakyat
Tentu saja, kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN bukanlah keputusan yang mudah. Pemerintah perlu memikirkan berbagai alternatif kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. Salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah perbaikan sistem perpajakan agar lebih efisien dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa harus memberatkan mereka yang paling rentan.
Pemerintah juga bisa fokus pada peningkatan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang lebih potensial, seperti sektor digital, e-commerce, dan industri berbasis teknologi. Dengan memperkuat pengawasan dan memanfaatkan kemajuan teknologi, sektor-sektor ini bisa menjadi penyumbang utama pendapatan negara yang lebih adil.
Selain itu, untuk menjawab tantangan ekonomi jangka panjang, pemerintah dapat memperhatikan kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, seperti pemberian insentif bagi sektor-sektor tertentu atau penguatan ekonomi berbasis pedesaan. Hal ini akan menciptakan keberlanjutan yang lebih terjamin tanpa merugikan daya beli rakyat.
Pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan rakyat
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan rakyat. Kebijakan kenaikan PPN yang direncanakan seharusnya disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Jika pemerintah tidak cukup transparan dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan ini, maka hanya akan menambah kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan rakyat.
Pemerintah perlu menjelaskan dengan lebih gamblang bagaimana kebijakan kenaikan PPN akan mendukung pembangunan negara tanpa membebani rakyat. Hal ini penting agar rakyat merasa dihargai dan tidak hanya menjadi objek dari kebijakan yang diambil.
Mungkin sudah saatnya bagi Indonesia untuk belajar dari Vietnam, yang mampu mengelola kebijakan fiskalnya dengan lebih berorientasi pada rakyat, tanpa mengabaikan kebutuhan pendapatan negara.
Masa depan pajak: apa yang harus dilakukan?
Menghadapi tahun 2025, keputusan tentang kebijakan PPN akan menjadi penentu arah ekonomi Indonesia. Pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan dengan matang langkah-langkah yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga memperhatikan beban yang harus ditanggung oleh rakyat.
Pembatalan atau penundaan kenaikan PPN bisa menjadi langkah yang bijak, selama diiringi dengan perbaikan sistem perpajakan dan kebijakan fiskal yang lebih ramah rakyat.
Di satu sisi, negara membutuhkan pendapatan untuk mendanai pembangunan. Namun, di sisi lain, kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Jika pemerintah Indonesia bisa menemukan keseimbangan yang tepat, maka Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi ini dengan lebih kuat, tanpa harus membebani rakyat yang sudah cukup tertekan.
Pembatalan kenaikan PPN untuk menyejahterakan rakyat
Di tengah ketidakpastian ekonomi, Indonesia harus mengedepankan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Pembatalan atau penundaan kenaikan PPN untuk tahun 2025 bisa menjadi langkah yang lebih bijaksana.
Pemerintah perlu mencari jalan tengah yang memperhatikan kebutuhan negara akan pendapatan tanpa harus membebani rakyat. Dengan reformasi perpajakan yang lebih menyeluruh, insentif untuk sektor-sektor produktif, dan kebijakan yang lebih transparan, Indonesia dapat memasuki tahun 2025 dengan optimisme baru, yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.
Ulul Albab
Ketua ICMI Orwil Jatim