NEW YORK (Suaramuslim.net) – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada hari Selasa (24/9) meminta masyarakat internasional untuk segera menyelesaikan krisis Rohingya.
“Mari kita mulai dengan memanggil sekop, sekop. Apa yang terjadi di negara bagian Rakhine adalah genosida,” katanya di sela-sela sesi ke-74 Majelis Umum PBB (UNGA) di markas PBB, New York.
“Apa yang terjadi adalah pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis dan pelanggaran HAM berat lainnya,” katanya.
Sekitar 740.000 Rohingya meninggalkan desa mereka di Rakhine setelah penumpasan militer pada Agustus 2017, bergabung dengan hampir 200.000 yang sudah tinggal di kamp-kamp kumuh di seberang perbatasan di Cox’s Bazar, di Bangladesh tenggara.
“Semakin lama para pengungsi tinggal di kamp-kamp tersebut, situasi mereka akan semakin menyedihkan,” Dr Mahathir menambahkan.
“Sebagaimana adanya, para pengungsi menjadi rentan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Mereka kemungkinan menjadi sasaran kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia dan perbudakan seks. Dengan kata lain, mereka hanya dapat melihat masa depan yang suram ke depan,” katanya.
“Mereka yang tetap di Myanmar telah menjadi pengungsi internal yang mendekam di kamp-kamp di Rakhine,” kata Dr Mahathir.
“Pihak berwenang Myanmar telah menolak akses ke beberapa pejabat PBB dan pekerja bantuan kemanusiaan,” lanjutnya.
“Jika Myanmar tidak menyembunyikan apa pun, mengapa orang lain tidak menilai situasi di Rakhine? Biarkan para pejabat dan pekerja bantuan ini mengunjungi, memeriksa dan membantu mereka yang tinggal di kamp-kamp.” Tambahnya.
Mahathir menilai repatriasi harus menjadi prioritas utama Myanmar untuk menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi krisis.
Dia menunjukkan bahwa dua upaya telah dilakukan untuk memulangkan beberapa pengungsi dan keduanya gagal.
“Alasannya jelas. Tidak ada yang akan kembali jika mereka tidak merasa keselamatan mereka terjamin,” imbuhnya.
“Mengenai hal ini, Malaysia akan terus bersikeras bahwa repatriasi dilakukan dengan cara yang aman, sukarela dan bermartabat,” jelasnya.
Dr Mahathir mengatakan ini hanya bisa dilakukan dengan memberikan kewarganegaraan penuh kepada para Rohingya.
“Namun, otoritas Myanmar telah memanipulasi masalah Rohingya untuk menghasut rasa takut, kebencian dan kekerasan. Dengan demikian, hanya mempertimbangkan gagasan pemberian kewarganegaraan tidak dapat diterima,” katanya.