SURABAYA (suaramuslim.net) – Sudah lebih dari sepekan sanksi denda sejumlah 50 juta oleh PSSI dijatuhkan kepada PERSIB Bandung karena koreografi “SAVE ROHINGYA” yang dilakukan oleh Bobotoh supporter PERSIB. Lalu muncul gerakan Koin Untuk PSSI berupa penggalangan dana untuk membayar denda yang diinisiasi oleh Bobotoh dan mendapat sambutan luar biasa dari publik. Mulai dari anak-anak, ibu-ibu, politisi hingga berbagai ormas tergerak untuk menyampaikan donasinya kepada PERSIB untuk membayar donasi tersebut.
Di Media Sosial isu sanksi tersebut bergerak bagai bola liar, di satu sisi berdampak positif untuk membangkitkan partisipasi publik dan solidaritas supporter. Namun disisi lain banyak digunakan sebagai isu untuk menyerang PSSI hingga pemerintah. Maka hari ini Suara Muslim mengupas sanksi terhadap PERSIB tersebut, dalam program Ranah Publik bersama Ketua PSSI Jawa Timur Ahmad Riyadh UB dan Dewan Redaksi Suara Muslim Fajar Arifianto.
Sanksi Dinilai Tidak Tepat
Fajar Arifianto menilai sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Disiplin PSSI tersebut tidak tepat karena memunculkan polemik di masyarakat. Dimana ketika kepedulian masyarakat terhadap Rohingya begitu marak, PSSI justru memberikan sanksi terhadap salah satu kepedulian tersebut. Maka sanksi yang sebenarnya maksudnya baik tersebut menjadi kontroversial dan kontraproduktif.
Sementara Ahmad Riyadh menyatakan bahwa sanksi di PSSI bersifat mengikat dan bertujuan mendisiplinkan. Penjatuhan sanksi pun tidak bisa begitu saja diputuskan, ada proses yang harus dilalui mulai dari laporan dari pengawas pertandingan hingga musyarawah oleh Komisi Disiplin PSSI yang selalu alot. Dan dalam pemberian sanksi bisa dilakukan banding oleh penerima sanksi terhadap komisi disiplin terkait sanksi yang diberikan.
Sementara terkait sanksi denda terhadap PERSIB, Riyadh menilai untuk ukuran sanksi masih tergolong sanksi ringan. Persoalannya adalah Komisi Disiplin PSSI yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait sanksi tersebut baik kepada suporter maupun publik sehingga menimbulkan kegaduhan.
PSSI Perlu Perjelas Batasan Politik Dalam Sepakbola
Sanksi Komisi Disiplin PSSI terhadap koreografi suporter karena dinilai mengkampanyekan unsur politik, bukan yang pertama kalinya diberikan oleh PSSI terhadap klub sepakbola. Sanksi karena memasukkan unsur politik tersebut mengikuti aturan FIFA dimana tidak boleh membawa unsur politik dan rasisme ke dalam sepakbola. Di Skotlandia, Glasgow Celtic terkena sanksi karena melakukan koreografi mendukung Palestina. Di Jakarta, PERSIJA mendapatkan sanksi beberapa bulan yang lalu karena Jakmania memasang spanduk SAVE ULAMA. Dan terakhir PERSIB dikenakan sanksi karena Suporternya membuat koregorafi SAVE ROHINGYA.
Maka baik Fajar maupun Riyadh menyepakati, berulangnya sanksi tersebut terhadap Klub Sepakbola karena tidak adanya batasan yang jelas tentang unsur politik apa yang tidak boleh dimasukkan dalam sepak bola. Sebab disisi lain, suporter dan masyarakat menilai dukungan terhadap Palestina hingga Rohingya adalah persoalan kemanusiaan dan bukan politik. Adanya perbedaan tafsir terhadap isu politik dalam sepakbola menuntut perlu dirumuskan batasan-batasan yang jelas. Dimana perumusan batasan tersebut juga melibatkan suporter dan Klub untuk menyamakan persepsi.
Koin Untuk PSSI Harus Dilihat Proporsional
Gerakan penggalangan dana untuk membayar denda Rp 50.000.000 yang bertajuk Koin Untuk PSSI mendapatkan sambutan luar biasa dari publik. Bahkan berbagai ormas hingga politisi ikut memberikan dukungan. Namun yang dikhawatirkan adalah ada pihak-pihak tak bertanggungjawab yang menunggangi gerakan tersebut untuk kepentingan politik hingga menyerang pemerintah dan membangkitkan sentiment-sentimen negatif lain.
Ahmad Riyadh melihat dan tidak memungkiri, banyak dampak negatif dari sanksi denda yang dijatuhkan komisi disiplin PSSI tersebut. Mulai dari pihak yang menyerang PSSI dan mengatakan PSSI tidak punya rasa perikemanusiaan, meyalahkan pemerintah, hingga menggiring ke sentimen menyerang agama tertentu.
Maka Fajar Arifianto menekankan bahwa respon dari sanksi tersebut perlu dilakukan secara proporsional. Tidak tepat ketika melihat gerakan Koin Untuk PSSI sebagai bentuk menyerang PSSI dan Pemerintah secara politik dengan menstigma kepada publik bahwa PSSI tidak berperikemanusiaan. Sebab gerakan Koin untuk PSSI sudah bagus dan tepat, di satu sisi menjadi kritik bagi PSSI dan disisi lain membangkitkan solidaritas suporter dan publik terhadap isu kemanusiaan. (ajq/smn)
