JAKARTA (Suaramuslim.net) – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan tidak akan memberikan izin penyelenggaraan konser musisi gospel asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musiknya Israel & New Breed di Indonesia, Senin (5/10/2026).
Konser bertajuk “Til The Whole World Knows Tour 2026” tersebut sebelumnya direncanakan digelar di kawasan Senayan, Jakarta, pada 24 Oktober 2026.
Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini panitia belum pernah mengajukan permohonan izin pertunjukan maupun visa, dan pemerintah juga telah mengantisipasi kemungkinan Israel Houghton masuk ke Indonesia melalui jalur Visa on Arrival (VoA).
Pemerintah menegaskan keputusan ini bukan dilandasi persoalan agama atau nama “Israel” yang disandang musisi tersebut, melainkan kekhawatiran konser dimanfaatkan sebagai ajang kampanye politik dukungan terhadap Israel, yang dinilai bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI), Raizal Arifin, menyampaikan apresiasi atas sikap tegas pemerintah tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang tidak memberikan izin bagi pertunjukan Israel Houghton bersama Israel & New Breed di Indonesia,” ujar Raizal.
Ini adalah bentuk konsistensi sikap politik luar negeri kita, bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar retorika, tetapi harus tercermin dalam setiap kebijakan, termasuk soal siapa yang boleh tampil di panggung-panggung Indonesia.
Raizal menegaskan bahwa PUI sejalan dengan penjelasan pemerintah bahwa penolakan ini sama sekali tidak dilatarbelakangi sentimen terhadap agama tertentu, melainkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan panggung musik untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan posisi bangsa Indonesia.
“Kami memahami betul bahwa ini bukan soal agama, bukan pula semata soal nama depan ‘Israel’ yang disandang musisi tersebut. Yang menjadi perhatian adalah rekam jejak sejumlah pertunjukan serupa di negara lain yang justru dijadikan panggung menyuarakan dukungan politik terhadap Israel,” tegasnya.
Sikap ini penting untuk menjaga agar ruang publik kita tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan solidaritas kita terhadap Palestina.
Raizal turut menyoroti derasnya gelombang penolakan dari masyarakat, termasuk seruan boikot yang muncul di media sosial, sebagai cerminan tingginya kepedulian publik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Gelombang penolakan dari masyarakat terhadap rencana konser ini menunjukkan bahwa kepedulian rakyat Indonesia terhadap Palestina begitu nyata dan hidup di akar rumput, bukan sekadar wacana elite. Ini modal sosial yang besar bagi bangsa kita untuk terus konsisten pada posisi mendukung kemerdekaan Palestina,” jelasnya.
Ia berharap keputusan ini dapat menjadi preseden bagi pemerintah untuk terus bersikap tegas dan berhati-hati dalam memberikan izin kegiatan serupa ke depannya, demi menjaga marwah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif namun tetap berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.
“Kami berharap ketegasan semacam ini terus dijaga ke depan, agar kedaulatan sikap politik luar negeri Indonesia dalam mendukung Palestina tidak tergerus oleh kepentingan industri hiburan maupun tekanan pihak mana pun,” pungkas Raizal.
DPP PUI menyatakan akan terus mendukung setiap langkah pemerintah yang sejalan dengan semangat solidaritas kemanusiaan bagi Palestina, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kewaspadaan terhadap segala bentuk upaya normalisasi dukungan terhadap Israel di ruang publik Indonesia.
Pewarta: Mutia Arifin
Penyunting: Muhammad Nashir