SURABAYA (Suaramuslim.net) – Praktik money politics (politik uang) masih membayangi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Masyarakat mudah tergiur menerima tawaran money politics dari tim sukses capres dan calon anggota legislatif (caleg) karena bingung memilih calon yang akan dipilih.
Ancaman money politics itu diungkap Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam acara Talkshow dan Rilis Hasil Riset “Kontestasi Pemilihan Umum 2019 di Jawa Timur” di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (24/1/2019).
“Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kami menemukan fenomena tersebut di berbagai kabupaten/kota di Jatim dengan pola yang beragam,” kata Direkur PUSAD UM Surabaya, Satria Unggul di sela acara.
Dalam surveinya, PUSAD merilis sebanyak 15 persen masyarakat Jatim menerima uang dan memilih calon yang memberikan uang. Masyarakat yang menerima uang dan memilih calon berdasarkan hati 66,50 persen dan 16,67 persen masyarakat menerima uang, tapi tidak memilih calon yang memberi uang.
Sedangkan masyarakat yang menolak uang sebesar 1,87 persen.
“Dengan berbagai macam jenis dan sebutan (sedekah politik, serangan fajar dan sebagainya), money politics sangat menentukan pilihan elektoral dengan presisi oleh masing-masing pasangan calon,” ujarnya.
Survei PUSAD dilaksanakan November-Desember 2018. Jenis penelitian yang dipakai adalah survei. Populasi penelitian adalah para pemilih di Jatim, yaitu yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah.
Jumlah sampel sebanyak 1.067 responden atau dengan tingkat toleransi (standart of error) 3% dan tingkat kesalahan penelitian ini adalah 5%. Teknik pengambilan sample memakai multistage random sampling.
Lokasi pengambilan sampel di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jatim. Kemudian, masing-masing kabupaten/kota diambil 4-5 kecamatan untuk dijadikan sampel penelitian secara proporsional.
Selain itu, survei PUSAD juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk memperkuat paradigma penelitian dan menguraikan persoalan yang diangkat dalam penelitian politik ini.
Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir
