judicial review

Berikut yang Harus Diketahui tentang Umrah

Menguji kuota haji khusus delapan persen melalui prinsip equality before the law

Suaramuslim.net – Kesalahpahaman yang paling sering muncul dalam perdebatan hukum tata negara adalah anggapan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum mengharuskan negara memperlakukan setiap orang secara sama dalam segala keadaan. Padahal, konstitusi tidak pernah mengajarkan penyeragaman. Yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah persamaan hak, persamaan kedudukan, dan perlindungan yang adil […]

Menguji kuota haji khusus delapan persen melalui prinsip equality before the law Read More »

Menguji rasionalitas konstitusional kuota haji khusus delapan persen

Suaramuslim.net – Dalam negara hukum demokratis, persoalan konstitusional tidak selalu muncul karena suatu kebijakan itu buruk. Tidak pula setiap kebijakan yang menuai kontroversi serta-merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sering kali, persoalan yang sesungguhnya justru terletak pada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu: “apakah negara memiliki alasan yang rasional, proporsional, dan dapat

Menguji rasionalitas konstitusional kuota haji khusus delapan persen Read More »

Bukan takut saingan atau takut kehilangan jamaah umrah, tapi kami takut negara kebablasan (Seri-8)

Suaramuslim.net – Tidak ada yang perlu ditakuti dari perubahan, kecuali satu: ketika perubahan kehilangan arah. Dan itulah yang kami khawatirkan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang melegalkan umrah mandiri. Kami bukan takut bersaing. Kami juga bukan takut rugi, bukan pula takut jamaah akan “lari” ke jalur mandiri. Yang kami takutkan justru jauh lebih

Bukan takut saingan atau takut kehilangan jamaah umrah, tapi kami takut negara kebablasan (Seri-8) Read More »

MUI Lebak Minta Elite Tidak Provokasi Rakyat Agar Tak Percaya MK

MK Tolak Perluasan Makna Kasus Asusila, MUI: Ini Sama Halnya Membiarkan LGBT

Jakarta (Suaramuslim.net) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan sikap Mahkamah Konstitusi yang menolak Permohonan Uji Materi (Judicial Review) perluasan makna pasal perzinahan (pasal 284), pasal perkosaan (pasal 285) dan pasal pencabulan atau LGBT (pasal 292 ) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

MK Tolak Perluasan Makna Kasus Asusila, MUI: Ini Sama Halnya Membiarkan LGBT Read More »