Suaramuslim.net – Kabar baik datang dari Pemprov Jatim untuk siswa SMA/SMK negeri dan swasta di daerahnya. Hal ini setelah disepakatinya SPP gratis mulai tahun ajaran baru 2019 mendatang oleh Dinas Pendidikan Jatim dan Komisi E DPRD Jatim.
Anggota DPRD Jawa Timur Komisi E Suli Daim dalam talkshow Ranah Publik Suara Muslim Surabaya 93.8 fm melalui sambungan telepon hari ini (31/10) mengatakan, sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.
Menurut Suli, meskipun hal ini menyangkut program atau janji kampanye dari gubernur Jatim terpilih 2019 tetapi pihaknya lebih awal mulai mengotak-atik jumlah APBD yang dapat memberikan pembebasan biaya sekolah.
Suli menjelaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tegas mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan, minimal wajib dialokasikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Saya kira 20 persen dari total 30 triliun APBD Jatim, mampu kita berikan alokasi bagi sekolah menengah atas baik negeri dan swasta di Jatim,” imbuhnya.
Suli menyebut, pihaknya bersama Dinas Pendidikan Jatim menyepakati jumlah siswa SMK dan SMA di Jawa Timur yang akan diberi SPP gratis sekitar 1.280.545 siswa dengan alokasi 904 miliar pada tahun ajaran baru Juli 2019.
“Namun untuk skema swasta akan ada perbedaan, dikarenakan swasta itu kan mengambil dana dari masyarakat. Mungkin nantinya ada skema seperti BOS, jika BOS dari APBN pusat, tetapi dana ini murni dari APBD jatim, saya kira ada peraturan gubernur secara khusus mengatur sekolah swasta,” tuturnya.
Program Sekolah Gratis Berkelanjutan
Menurut Suli, dana 904 sekian miliar itu akan dialokasikan untuk 6 bulan, dan pada semester berikutnya kembali dianggarkan pada perubahan APBD 2019. Selama ini kewajiban APBD sudah 25 persen untuk fungsi pendidikan, namun fungsi itu berupa pelatihan SDM yang dilakukan organisasi perangkat daerah.
“Ini terus kita berikan secara berkelanjutan karena tugas pemerintah harus membantu, khususnya pendidikan seperti yang diatur dalam APBD, 20 persen untuk pendidikan,” jelasnya.
Suli menyatakan, sebetulnya APBD Jatim mengalami defisit dengan kebutuhan yang banyak, tetapi masalah pendidikan ini merupakan kebutuhan mendasar. Pihaknya tidak ingin masyarakat Jawa Timur tidak bisa sekolah karena tidak mempunyai uang. Selama ini mereka yang tidak mampu sudah mendapatkan bantuan pendidikan namun bantuan itu tidak 100 persen gratis.
“Dari jumlah siswa di sebuah sekolah ada yang membayar SPP seluruhnya, ada yang sebagian ada yang mampu membayar hanya 25 persen, upaya kita mengratiskan ini menjadi tanggung jawab pemerintah demi mempersiapkan anak-anak untuk bisa bersekolah,” ucap Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.
Selain SPP, Pemprov Jatim juga akan memberikan seragam gratis bagi siswa kelas X baik negeri maupun swasta masing-masing dua pasang. Pertama seragam putih abu-abu dan kedua seragam pramuka atau kepanduan. Jumlah siswa yang akan mendapat seragam ini adalah 445.000 anak.
“Semua regulasi sudah diatur, dana sudah dianggarkan dan kami menyadari belum bisa memuaskan seluruh wali murid di jenjang SMA/SMK, jika suatu hari ditemukan permasalahan di lapangan maka masyarakat dapat memberikan informasi agar kami bisa luruskan secepatnya,” pungkas Suli yang juga politisi PAN.
Harapan Warga
Pengusaha konveksi dari Tulunggagung, Arif, mengapresiasi penggratisan SPP dan seragam bagi SMA/SMK swasta dan negeri di Jawa Timur. Menurutnya hal ini dapat memberi harapan peluang usaha bagi pengusaha konveksi seragam. Pihaknya menginginkan kerjasama pembuatan seragam ini dapat diserahkan pada konveksi lokal daerah Jatim, sehingga membantu mendorong perekonomian di saat situasi serba sulit.
“Jangan sampai untuk mengejar penjahitan seragam lebih murah sampai dilempar ke daerah lain atau bahkan ke luar negeri. Seyogianya kebijakan seragam gratis ini akan memberikan dorongan bagi UMKM kecil,” curhatnya.
Arif melanjutkan, berdasar pengalamannya di Tulungagung, harga pengadaan seragam setiap sekolah sebetulnya sudah sesuai, bahkan lebih rendah harga yang ditentukan para penjahit.
“Namun saat kami mengajukan kepada pemerintah daerah harga rendah yang kami tawarkan masih mentok, dengan kualitas kain yang tidak murahan, kami berharap ada sinergitas kebijakan pemerintah berdampak pada sektor UMKM Jatim,” tutupnya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dr Harun mengatakan, langkah ini sangat positif dalam konteks pembelajaran, agar siswa siswi lebih fokus dan tidak mempersoalkan biaya.
“Konsekuensinya bagi siswa SMA/SMK harus belajar secara maksimal baik negeri dan swasta, karena kewajiban dasar sudah dipenuhi Pemprov Jatim. Begitu pula beban yang ditanggung orang tua menjadi lebih ringan. Nantinya kita tunggu apa evaluasi atau dampak setelah penggratisan SPP dari segi nilai rapor, kompetensi, kesadaran, tanggung jawab, semua harus meningkat,” jelasnya.
Reporter: Dani Rohmati
Editor: Muhammad Nashir
