Suaramuslim.net – Peristiwa penyerangan pekerja trans Papua merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik untuk dibicarakan, terlebih lagi bagi ilmu-ilmu sosial dan politik. Kasus ini merupakan gejala sosial yang sangat sering terjadi dalam negara yang memiliki suku heterogen seperti Indonesia.

Jika ditinjau secara lebih luas, yang menjadi dasar dari penyerangan pekerja trans Papua adalah kecemburuan masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang yang lebih menikmati fasilitas dan taraf kesejahteraan yang lebih baik dari masyarakat asli. Bahkan, sangat ironis sekali korban dari penyerangan adalah para buruh PT Istaka Karya yang sedang menyelesaikan pembangunan Jembatan Kalik Aorak dan Jembatan Yigi.

Pemimpin dari penyerangan pekerja trans Papua adalah Egianus Kogoya. Jika dilihat secara lebih detail dan cermat, penyerangan ini bisa jadi merupakan awal dari pemicu disintegrasi bangsa Indonesia. Sering kali akar dari permasalahan ini adalah tindakan separatis yang dilakukan oleh suatu kelompok yang kurang puas dengan kepemimpinan pemerintah pusat. Mereka menuntut agar adanya keadilan yang seadil-adilnya tanpa adanya kesenjangan antara pembangunan di wilayah Jawa dengan pembangunan di luar Jawa seperti yang dialami oleh daerah Papua.

Dalam kajian sosiologi politik sering ditekankan bahwa pemicu dari disintegrasi adalah kurang puasnya masyarakat terhadap pembangunan di daerah dan adanya kesenjangan yang besar antara suku satu dengan suku lain. Dalam kasus  penyerangan pekerja trans Papua selalu melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

OPM sudah sejak lama selalu ingin memengaruhi rakyat Papua untuk anti dengan pemerintah pusat. Seringkali mereka sangat meresahkan kedaulatan pemerintahan republik Indonesia serta mendiskreditkan pemerintah dalam pandangan masyarakat Papua.

Dengan propaganda yang dilakukan oleh para pemberontak menjadikan masyarakat Papua lambat laun menjadi terpengaruh oleh propaganda yang sangat meresahkan pemerintah pusat. Jika hal ini terus dibiarkan kedaulatan dan integrasi pemerintah pusat dapat goyah.

Tindakan gerakan separatis Papua ini bisa meresahkan tatanan pemerintahan dalam membangun masyarakat. Bahkan para pemimpin gerakan separatis ini tidak menyadari akan arti penting kebhinekaan yang telah dibangun oleh para pemimpin negara dalam usahanya memajukan Papua. Hal yang paling ditekankan adalah antara pemerintahan pusat dan masyarakat Papua harus ada kesepahaman dan keselarasan dalam pemikiran.

Salah satu sebab yang memicu tindakan radikal adalah kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua yang telah dipengaruhi oleh gerakan OPM yang berusaha merongrong kedaulatan pemerintah pusat serta bertujuan merusak  persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia.

Namun prasangka negatif ini perlu diluruskan dengan jalan mediasi oleh pemerintah pusat dengan mengirim mediator yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang sangat meresahkan integrasi dan sistem sosial yang sudah kuat serta dijunjung tinggi.

Mengupayakan Mediasi untuk Menguatkan Integrasi

Merujuk pada sejarah Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia dapat dilihat banyak tokoh pejuang Papua yang sangat loyal dengan perjuangan pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah J.A. Dimara yang sangat  terpukul dengan berbagai gerakan separatis yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak mengerti tentang sejarah perjuangan Papua dalam mendukung pemerintahan republik Indonesia.

Hal yang perlu dibenahi adalah sistem pendekatan pemerintah pusat kepada para pemimpin OPM yang sebenarnya “mereka” belum menyadari arti penting integrasi yang telah diusahakan oleh para pahlawan.

Dari segi mana pun tindakan yang dilakukan oleh OPM sangat menyengsarakan dan bisa disebut kurang beradab. Dalam banyak permasalahan yang terjadi di Papua terkadang kurang baik bila terlalu memandang buruk para pemberontak. Namun yang perlu ditekankan adalah memberikan pemahaman akan falsafah Pancasila yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Jadi menurut hemat saya ini hanyalah masalah dan hambatan kurangnya komunikasi.

Disintegrasi, gerakan separatis dan ketidakpercayaan kepada pemerintah pusat seperti yang dilakukan oleh OPM adalah penghambat utama dalam membangun masyarakat dan negara menjadi lebih baik lagi.

Jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut akan memberikan kemerosotan dalam pembangunan Indonesia yang sudah lumayan baik dari sebelumnya. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat Papua tentang program pemerintah pusat dengan sangat jelas dan detail agar gerakan pemberontakan dan separatis minimal dapat diminimalisir atau akan menjadi lebih baik pemberontakan itu akan dapat padam dengan sendirinya.

Dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional perlu ditekankan adanya saling pengertian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya pengertian dan saling memahami antar pemerintah pusat dan daerah akan melahirkan integrasi yang akan berdampak baik bagi kedua belah pihak serta akan memudahkan pemerintah pusat dalam mengembangkan dan membangun sumber daya alam dan manusia yang ada di daerah.*

Kontributor: Gratia Artha
Editor: Muhammad Nashir

Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net