Suaramuslim.net – Pancasila kembali digulirkan sedang dalam ancaman oleh ideologi radikal. Sejumlah elite politik pro-pemerintah telah mendramatisir untuk membenarkan hal itu sehingga seolah-olah negara dalam keadaan bahaya. Ini membentuk opini yang mengharuskan anggota masyarakat sadar dan waspada. Setelah mengaitkan dengan perkembangan mutakhir bahwa dasar pikiran ini tidak lepas dari konteks politik di mana elektabilitas Petahana yang terus mengalami penurunan, sementara animo dan dukungan masyarakat terhadap Prabowo terus mengalami progres.

Belakangan diketahui bahwa kekhawatiran adanya ancaman terhadap Pancasila hanyalah sebuah penggiringan opini itu untuk menghindari ancaman terhadap dirinya yang khawatir gagal dalam kontestasi di 17 April 2019. Namun masyarakat sudah sadar bahwa peringatan itu hanya sebagai cara untuk untuk menakut-nakuti masyarakat dan upaya memperoleh dukungan politik guna memenangkan pertarungan.

Alih-alih memperoleh dukungan, masyarakat justru menangkap sebuah sinyal kekhawatiran yang berlebihan terhadap hantu yang akan menyeret dia masuk dalam lubang kekalahan.

Melawan Penyebar Hoax : Mendongkrak Elektabilitas

Menggulirkan kembali ancaman ideologi khilafah tidak lepas dari pernyataan Jokowi yang siap melawan penyebar berita hoax. Pernyataan Calon Presiden (Capres) 01 itu seiring dengan animo masyarakat yang sedemikian besar terhadap Capres 02. Sebagaimana diketahui bahwa pasangan Prabowo-Sandi memperoleh respon yang demikian besar ketika turun ke lapangan. Masyarakat tumpah ruah menghadiri orasi yang mendatangkan Prabowo-Sandi. Di sisi lain masyarakat terlihat kurang antusias dalam menghadiri panggung atau orasi Capres 01. Konteks inilah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya kekhawatiran adanya ancaman ideologi negara oleh kelompok radikal.

Tidak lama setelah Jokowi menyampaikan kesiapan melawan penyebar hoax, maka Menkopolhukam, Wiranto langsung mengancam penyebar berita hoax dengan Undang-Undang terorisme. Artinya siapapun yang menyebarkan berita hoax akan dikenakan dengan pasal yang mengatur terorisme.

Seolah ingin menguatkan hal itu, muncullah pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan adanya kelompok yang ingin menyerang dan mengganti ideologi Pancasila. Pernyataan Hendropriyono tentang adanya pertarungan antara ideologi Pancasila dan khilafah, dalam Pilpres ini, semakin membenarkan ucapan Jokowi.

Arah dari wacana ini sangat jelas, dengan pesan tersiratnya, bahwa negara sedang menghadapi musibah berupa ancaman ideologi yang sangat berbahaya, sehingga masyarakat harus sadar dan waspada adanya ancaman ideologi radikal yang bercokol di Paslon 02. Target utamanya, bukan hanya membentuk opini agar masyarakat bersatu untuk melawan ideologi radikal, tetapi untuk memperoleh dukungan politik dan memilih kembali Paslon 01.

Kecerdasan Masyarakat dan Kelalaian Elite

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap figur-figur yang menopang Petahana, benar-benar menjadi pukulan berat bagi Paslon 01. Rommahurmuziy yang berhasil ditangkap dalam OTT cukup menggegerkan dan mengguncang Petahana. Demikian juga terhadap keberhasilan OTT dalam menangkap Bowo Sidik Pangarso, dari Partai Golkar.

Disadari atau tidak, hal ini sangat merusak citra Petahana. Karena Bowo merupakan figur yang dengan Petahana sehingga mau tak mau mempengaruhi opini publik yang memburuk pada Paslon 01.

Upaya untuk memerangi penyebar hoax justru menjadi blunder bagi Jokowi sendiri. Betapa tidak, isu tentang bahaya PKI tidak pernah dituntaskan dan proses hukum juga tidak pernah menjadi kebijakan pemerintah. Opini publik terbentuk bahwa kebohongan telah dilakukan  Petahana seperti tidak adanya kebakaran hutan di era kepemimpinannya.

Padahal hal itu tidak demikian, dimana masih terjadi kebakaran hutan tiga tahun terakhir. Demikian pula soal janji tidak adanya impor pangan, tetapi pemerintah justru melakukan impor pangan. Demikian pula soal pembebasan lahan untuk infrastruktur tanpa penggusuran, tetapi yang terjadi banyak fakta banyaknya korban yang merasa dirugikan oleh adanya proyek infrastruktur jalan tol itu. Begitu juga tentang tidak adanya kriminalisasi ulama, tetapi kenyataannya telah terjadi pengkriminalisasian ulama.

Saat ini, masyarakat sudah mengalami peningkatan kecerdasan dalam menghadapi opini yang sengaja dibingkai oleh kelompok tertentu. Sementara elite politik masih menggunakan frame lama sehingga menggunakan pola lama dalam menggiring opini. Masyarakat menginginkan penyelenggaraan Pemilu yang fair, jujur dan adil.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan pernyataan yang penuh kesejukan dan kedamaian agar menyatukan masyarakat, bukan membelah dan mengadu domba masyarakat. Tetapi yang muncul justru pernyataan yang menimbulkan kegaduhan, yang seolah-olah rakyat bukan menjadi bagian negara.

Menciptakan opini bahwa Pancasila sedang dalam ancaman kelompok pro-Khilafah tidak lebih sebagai cara untuk membelah masyarakat. Cara itu lebih banyak diproduksi oleh PKI. Hal ini merujuk pada ucapan Jenderal A.H. Nasution yang pernah menyatakan bahwa mempertentangkan Islam dan Pancasila adalah cara-cara PKI untuk menciptakan adu domba di masyarakat.

Ideologi Pancasila sebenarnya sudah final dan tidak ada kelompok yang mengutak utik untuk mengganti Pancasila. Masyarakat hanya ingin mengganti presiden tetapi oleh elite politik diterjemahkan bahwa ada gerakan untuk mengganti Pancasila.

Masyarakat sudah maju dan cerdas cara berpikirnya, sehingga semua informasi terus menerus akan dikroscek. Peran media sosial yang demikian dahsyat turut membentuk pola pikir masyarakat dan semakin mencerdaskan mereka untuk melakukan tabayyun jika terjadi saling tumpang tindih informasi. Masyarakat sudah lelah terhadap politik pecah belah dan adu domba dan tugas pemerintah seharusnya merawat kematangan masyarakat dalam berpikir.*

*Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net