DHAKA (Suaramuslim.net) – Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar Yanghee Lee, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada hari Selasa (17/9) bahwa situasi di Myanmar sangat memprihatinkan.
Kondisi demokrasi Myanmar saat ini bukan seperti apa yang ia dan orang lain harapkan akan dilihatnya hampir empat tahun setelah pemilihan Liga Nasional untuk Demokrasi.
“Saya ingin bertanya kepada Penasihat Negara apakah Myanmar yang ada saat ini adalah apa yang benar-benar ia cita-citakan untuk hasilkan selama beberapa dekade perjuangan tanpa henti untuk Myanmar yang bebas dan demokratis? Saya memohon kepada Anda Penasihat Negara Nyonya (Aung San) untuk membuka mata Anda, dengarkan, rasakan dengan hatimu, dan tolong gunakan otoritas moral Anda, sebelum semuanya terlambat,” katanya seperti yang dilansir The Daily Star, Kamis (19/9).
Terlepas dari kecaman internasional, Lee mengatakan Myanmar tidak melakukan apa pun untuk membongkar sistem kekerasan dan penganiayaan terhadap Rohingya, dan Rohingya yang tetap di Rakhine hidup dalam keadaan mengerikan yang sama seperti yang mereka lakukan sebelum peristiwa Agustus 2017.
“Mereka tidak diakui dan ditolak kewarganegaraannya, menghadapi kekerasan rutin (termasuk dalam konteks konflik yang sedang berlangsung antara Tentara Arakan dan Tatmadaw), tidak dapat bergerak secara bebas dan memiliki sedikit makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, mata pencaharian dan layanan,” katanya.
“Myanmar mengklaim telah melakukan apa yang diperlukan agar pemulangan itu berhasil, dan terus menyalahkan Bangladesh atas keterlambatan,” katanya.
“Namun, informasi yang saya miliki membuat saya percaya bahwa yang terjadi adalah sebaliknya,” lanjutnya.
Dia mengatakan satelit menunjukkan tingkat perkembangan di Rakhine utara, termasuk enam pangkalan militer yang telah dibangun di situs desa Rohingya yang hancur.
Dari 392 desa yang hancur, belum ada upaya untuk merekonstruksi 320 desa, dengan 40 persen desa telah benar-benar diratakan dengan tanah.
“Beberapa pembongkaran itu terjadi pada 2018 dan beberapa bahkan pada 2019, dan semua ini benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa Myanmar siap menerima para pengungsi. Saya selanjutnya mencatat bahwa di bawah undang-undang pertanahan Myanmar, tanah yang terbakar kembali menjadi milik Pemerintah. Di situasi ini, bahkan jika para pengungsi ingin kembali ke Myanmar, apa yang harus mereka kembalikan?” Tanyanya.
Lee menambahkan, keyakinannya tak tergoyahkan bahwa pertanggungjawaban diperlukan untuk negara secara keseluruhan, serta menjadi kunci untuk pemulangan yang sukses.
“Itu akan mengakhiri kekerasan militer terhadap etnis minoritas di Myanmar dan kemungkinan bahwa Rohingya bisa hidup aman di Rakhine,” tutupnya.
Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir
