JAKARTA (Suaramuslim.net) – Kasus kerusuhan di Wamena telah memakan puluhan korban jiwa serta perusakan fasilitas umum dan juga harta benda warga. Namun segala bencana teror ini masih diremehkan pemerintah dengan tidak adanya upaya nyata dalam penyelamatan korban, pemulihan situasi serta penegakan hukum. Hal ini disampaikan oleh Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) dalam rilisnya kepada media, Selasa (1/10).
Menurut KAMMI, Presiden Jokowi sampai hari ini, sama sekali tidak menyatakan sikap yang jelas. Sementara itu, menurut KAMMI Wiranto dengan gegabahnya menyatakan bahwa kerusuhan tersebut terjadi karena didalangi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Benny Wenda.
KAMMI menyebut, di sisi lain Polri menyatakan bahwa situasi telah berangsur-angsur kondusif dan para pengungsi dapat dipulangkan kembali ke tempat-tempat semula. Lima orang tersangka yang telah ditahan menurut keterangan Humas Polri seakan digunakan pemerintah untuk menutup tragedi ini.
Menanggapi sikap pemerintah yang dinilai lambat dalam penanganan kerusuhan Wamena, Irfan Ahmad Fauzi, Ketua Pengurus Pusat KAMMI menyatakan kekecewaannya.
“Kematian tragis dan teror yang dialami anak bangsa ini dipandang murah oleh Pemerintah. Ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal.” Katanya.
Sementara itu Direktur Lembaga Kajian Hukum KAMMI, Mira, menyatakan bahwa peristiwa di Wamena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme.
Menurutnya, kejadian di Wamena yang dimuat oleh pemberitaan di media massa dapat disimpulkan telah memenuhi unsur kekerasan, korban massal, kerusakan fasilitas publik dan motif politik sesuai ketentuan yang dirumuskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
“Kami sangat mengutuk perbuatan teror yang dilakukan sekelompok massa di Wamena. Selain itu perlu juga bagi kami untuk mengutuk pemerintah yang telah meremehkan persoalan terorisme ini.” Katanya.
“Orang Wamena dan para perantau di Wamena tidak punya persoalan dalam merawat kebhinekaan. Yang bermasalah adalah pemerintah yang tidak punya komitmen untuk menyelesaikan ancaman keamanan dan menyelamatkan warga negaranya dari tragedi kemanusiaan,” ungkap Mira.
“Tidak ada rapat mendadak berjam-jam, tidak ada rilis resmi, tidak ada tim khusus, tidak ada dukungan fasilitas penanganan pengungsi, tidak ada upaya pemulihan korban. Bagaimana rakyat harus merasa aman.” Kata Mira lagi.
Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir