Suaramuslim.net – Ada satu fakta yang tak bisa dibantah lagi: jemaah haji sudah siap, uang sudah ada, tapi negara justru menahan langkah.
Per 7 Januari 2026 pukul 11.07 WIB, tingkat pelunasan haji khusus telah mencapai 90,14 persen dari total kuota nasional 17.680 jemaah. Artinya, 15.936 calon jemaah telah menyetor dana penuh. Jika setiap jemaah menyetor sekitar USD 8.000, maka terdapat dana sekitar USD 127,4 juta atau setara Rp 2,04 triliun yang kini mengendap di BPKH tanpa instruksi pencairan.
Di sinilah paradoks itu muncul: negara mengklaim kehati-hatian, tetapi justru menciptakan ketidakpastian ibadah.
Bukan pasar yang gagal, tapi administrasi negara
Data pelunasan 90 persen ini mematahkan argumen lama bahwa pasar haji khusus belum siap atau daya beli jemaah lemah. Fakta justru menunjukkan sebaliknya: jemaah Indonesia sangat patuh, sangat siap, dan sangat disiplin. Masalahnya adalah: instruksi administratif belum turun.
Padahal, tenggat penting dari Arab Saudi untuk fase awal kontrak (4 Januari 2026) telah terlewati. Kontrak mashaaer (tenda Arafah–Mina) dan penerbangan seharusnya sudah difinalisasi. Tanpa pembayaran deposit, nama jemaah terancam tidak masuk ke sistem Nusuk, yang berarti kegagalan keberangkatan bukan karena kesalahan jemaah maupun PIHK, tetapi karena negara terlambat bertindak.
Dana umat dalam “liquidity trap”
Yang paling serius dari situasi ini adalah munculnya fenomena “liquidity trap haji khusus”. Uang jemaah ada. Jumlahnya sangat besar. Namun uang itu “tidak bisa bergerak”, karena tidak ada keberanian kebijakan untuk mengeksekusi.
Dalam perspektif kebijakan publik, ini berbahaya. Negara tidak boleh berada pada posisi “menyandera aset warga negara”, apalagi aset yang disetor untuk ibadah, tanpa kejelasan waktu dan arah.
Jika kondisi ini berlarut hingga mendekati deadline fase kedua (20 Januari 2026), PIHK akan kehilangan slot hotel strategis di Makkah dan Madinah. Harga melonjak, kontrak dibatalkan sepihak, dan posisi tawar Indonesia melemah drastis di hadapan syarikah Saudi.
Belajar dari tragedi Pakistan
Kita tidak boleh lupa: Pakistan kehilangan 65.000 kuota haji pada 2025 karena pola yang hampir identik, yaitu birokrasi lamban, keputusan terlambat, dan pembayaran kontrak yang gagal.
Indonesia kini berada di jalur risiko yang sama. Bedanya, kali ini korbannya bisa mencapai 15.936 jemaah haji khusus yang sudah melunasi. Jika ini terjadi, bukan hanya kegagalan teknis yang tercatat, melainkan kegagalan negara melindungi hak ibadah warganya.
Apa yang seharusnya dilakukan negara?
Dalam situasi genting seperti ini, negara tidak boleh berlindung di balik prosedur normal. Diperlukan diskresi kebijakan.
Pertama, instruksi pencairan dana harus diterbitkan segera, minimal untuk jemaah yang telah melunasi. Urusan sinkronisasi data teknis dapat dilakukan menyusul.
Kedua, langkah diplomatik langsung ke Kementerian Haji Arab Saudi perlu diambil untuk meminta toleransi waktu berbasis bukti kesiapan finansial Indonesia.
Ketiga, negara harus menempatkan diri sebagai penjamin ibadah, bukan sekadar regulator administratif.
Jangan uji kesabaran jemaah
Haji bukan proyek biasa. Tapi haji menyangkut iman, air mata, dan pengorbanan hidup. Ketika jemaah sudah melunasi dan negara justru menunda, yang terancam bukan hanya keberangkatan, tetapi kepercayaan publik.
2 triliun dana umat bukan angka kecil. Menahannya tanpa kejelasan adalah taruhan moral dan konstitusional. Negara masih punya waktu. Tapi waktunya sangat sempit. Diperlukan keputusan cerdas. Dan ini adalah pembuktian bahwa kementerian baru memang sangat diperlukan.
Ulul Albab
Ketua ICMI Jawa Timur