Suaramuslim.net – Belakangan ini publik Indonesia ramai membicarakan film dokumenter Pesta Babi. Yang membuat film ini viral ternyata bukan hanya isi dokumenternya, tapi juga polemik pembubaran sejumlah agenda pemutaran dan diskusi publiknya di berbagai daerah, terutama di lingkungan kampus.
Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar: sebenarnya ada apa dengan film Pesta Babi?
Film dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale ini pada dasarnya mengangkat kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Film tersebut berbicara tentang perubahan besar yang terjadi akibat ekspansi proyek pangan dan bioenergi berskala besar di wilayah adat Papua.
Tema yang diangkat sesungguhnya bukan tema baru dalam kajian sosial dan pembangunan, yakni konflik tanah adat, pembukaan hutan, perubahan budaya masyarakat lokal, hingga relasi antara negara, industri, dan masyarakat adat. Namun ketika isu-isu itu diangkat dalam bentuk film dokumenter yang emosional dan visual, resonansinya menjadi jauh lebih kuat di ruang publik.
Judul Pesta Babi sendiri juga memunculkan banyak salah tafsir. Sebagian publik langsung memahaminya secara sensasional. Padahal dalam budaya masyarakat Papua, babi memiliki nilai sosial dan simbolik yang sangat penting. Di sana babi bukan sekadar hewan ternak, tetapi bagian dari tradisi, ritual adat, penghormatan sosial, bahkan simbol relasi kultural masyarakat adat dengan tanahnya.
Di sinilah film ini menjadi sensitif. Papua sejak lama memang tidak pernah sepi menjadi isu pembangunan, juga isu politik, keamanan, identitas budaya, dan keadilan sosial. Karena itu, setiap narasi tentang Papua seringkali cepat memicu perdebatan ideologis.
Sebagian pihak menilai film ini penting sebagai bentuk kritik sosial dan suara masyarakat adat yang selama ini kurang terdengar. Sebagian lain memandang dokumenter tersebut terlalu politis, terlalu kritis terhadap pemerintah, bahkan dianggap berpotensi membentuk opini negatif terhadap proyek pembangunan nasional.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika beberapa agenda nonton bareng film tersebut dibubarkan.
Dalam konteks demokrasi modern, tindakan seperti ini justru sering menimbulkan efek sebaliknya. Semakin dibatasi, semakin besar rasa penasaran publik. Di era digital, pembatasan informasi justru sering memperluas perdebatan.
Tentu negara memiliki kewajiban menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik. Namun di sisi lain, demokrasi juga membutuhkan ruang dialog dan kebebasan akademik yang sehat. Film dokumenter seharusnya dipahami sebagai ruang refleksi sosial, bukan diposisikan sebagai ancaman negara.
Kampus, komunitas intelektual, dan ruang publik justru semestinya menjadi tempat bertemunya berbagai pandangan secara terbuka dan beradab. Bukankah bangsa yang dewasa adalah bukan bangsa yang bebas dari kritik, tetapi bangsa yang mampu mengelola kritik secara cerdas.
Singkatnya, kini film Pesta Babi bukan lagi dipandang sekadar soal Papua atau dokumenter kontroversial. Film ini kini telah berubah menjadi cermin tentang bagaimana kita memandang kritik, demokrasi, pembangunan, dan keberanian mendengar suara yang berbeda. Dan mungkin, di situlah sesungguhnya letak perdebatan yang paling penting.
Ulul Albab
Ketua ICMI Jawa Timur
Opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan, dapat memberikan hak jawabnya. Redaksi Suara Muslim akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.