SURABAYA (Suaramuslim.net) – Beberapa organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Front Nasional menggelar aksi bertajuk ‘Tolak Paham Separatis dan Radikal yang Mengancam Kedaulatan NKRI’ di depan Gedung Grahadi Surabaya Jawa Timur, Kamis (6/12). Aliansi Front Nasional tersebut mendesak pemerintah agar tegas bersikap dalam menangani kasus yang terjadi di Papua.
Aksi diisi dengan beragam orasi dari perwakilan ormas yang hadir terdiri dari FPI, FKPPI, Laskar Garuda Nusantara, Laskar Merah Putih, Himpunan Mahasiswa Indonesia, Pemuda Pancasila, dan masyarakat umum. Setelahnya massa aksi Front Nasional Anti Separatis (Front Nas) membakar bendera Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi tersebut dilakukan sebagai protes simbolis terhadap aksi dugaan makar yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua pada Sabtu (1/18) di Surabaya.
Menurut Basuki Rachmad Korlap perwakilan Pemuda Pancasila, pihaknya menolak segala bentuk aksi makar. Tak hanya itu, ia menjelaskan bahwa pihaknya juga menolak keberadaan AMP di Surabaya.
“Kami ingin NKRI utuh,” katanya
Setelah melakukan aksi tersebut, massa aksi bergerak ke kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jalan Lesti, Darmo, Wonokromo Surabaya. Mereka ingin meminta klarifikasi dari pihak Kontras yang dianggap membela aksi AMP.
Setelah melakukan orasi dan bakar bendera Aliansi Pemuda Papua (AMP) di depan Gedung Grahadi, Massa aksi Front Nasional Anti Separatis (Front Nas) geruduk Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jalan Lesti, Darmo, Wonokromo Surabaya. Anggota polisi gabungan dari Polrestabes Surabaya dan Polsek Wonokromo turut berjaga mengamankan pertemuan ini.
Perwakilan Aliansi Front Nasional diterima untuk berdialog dengan tiga pengurus Kontras; Fathul Khoir selaku Kordinator Kontras Surabaya, Andi Irfan Sekjen Kontras Surabaya dan Andri Irianto Anggota Kontras.
Menurut penuturan koorlap Front Nas, Bahrudin Muhdar, pihaknya menginginkan klarifikasi pada Kontras yang cenderung membela gerakan AMP.
“Kami ingin minta jawaban kenapa Kontras dalam membantu AMP,” pungkasnya.
Sekjen Kontras Surabaya Andi Irfan mengklarifikasi sekaligus memastikan jika sikap Kontras Surabaya bukanlah terkait referendum Papua merdeka. “Itu hak politik mereka yang harus dilakukan sesuai koridor hukum yang ada,” katanya di Kantor Kontras.
Bagi Andi, yang selama ini dilakukan Kontras Surabaya adalah memerangi tindakan persekusi yang dilakukan publik. “Terlebih lagi bagi mereka yang dipersekusi ketika memperjuangkan hak-hak politik mereka. Kan tidak boleh begitu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap agar pemerintah saat ini memiliki skema khusus untuk menyelesaikan tindak kekerasan yang terjadi di Papua. Kontras menilai, apa yang terjadi di Papua sudah sangat kronis.
“Hampir setiap hari itu terjadi tindak kekerasan di Papua. Presiden Jokowi dan jajaran harus punya skema khusus untuk menanggulangi hal itu,” pungkasnya.
Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir
