Suaramuslim.net – Virus corona telah mewabah di Indonesia, tercatat sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 menurut juru bicara pemerintahan khusus corona Achmad Yurianto jumlah pasien yang dinyatakan positif corona mencapai 227 orang, termasuk di antaranya meninggal 19 orang dan sembuh 11 orang.
Penularan virus ini terjadi begitu cepat, dan berpotensi menyebabkan kematian karena langsung menyerang paru-paru sehingga mengakibatkan sesorang kesulitan bernafas dan berujung kematian. Maka salah langkah dalam mengambil kebijakan menangani virus ini akan sangat berbahaya, bisa jadi akan memakan banyak korban.
Perlu perhatian yang serius guna mengatasi wabah corona ini, agar jangan sampai berjatuhan banyak korban sebagaimana yang terjadi di negara lainnya seperti Cina dan Italia.
Pemerintah Indonesia harus segera tanggap agar tidak terjadi hal serupa.
Namun sayangnya pemerintah Indonesia bersikap begitu pongah terhadap corona. Terlihat dari pernyataan pejabat negara yang sebelumnya menyatakan bahwa “penyakit ini bisa sembuh sendiri” sebagaimana yang dikatakan Menkes Terawan, kemudian guyonan Menhub Budi Karya Sumadi “Indonesia kebal corona.” Bahkan sebelumnya pemerintah berencana membayar influencer untuk menarik wisatawan mancanegara agar masuk ke Indonesia dengan dalih ekonomi negara.
Padahal WHO sudah mewanti-wanti agar jangan menyepelekan wabah ini, bahkan sampai Direktur Jendral WHO Tedros Adhanom mengirimkan surat kepada presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Maret 2020 yang mengimbau agar Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat dan mendeklarasikan darurat nasional mengahadapi wabah ini. Barulah kemudian presiden Jokowi memutuskan corona sebagai bencana nasional.
Sudah banyak nyawa yang melayang, pemerintah masih terlihat gagap kelimpungan. Belum siap menghadapi penyebaran virus yang meningkat pesat. Bila saja pemerintah lebih tanggap dari awal dan serius dalam mencegah serta bersiap menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi. Maka penyebaran virus corona bisa diminimalisir dan pemerintah sudah ada persiapan menghadapinya sehingga tidak gelagapan dan mengakibatkan makan banyak korban.
Ternyata faktor kondisi ekonomi negara dianggap lebih penting oleh pemerintah dari pada nyawa rakyatnya. Lalu apalah arti pemerintahan tanpa ada rakyat? Bukankah mereka dipilih oleh rakyat untuk mengurusi urusan rakyat? Tugas pemerintah adalah memastikan kesejahteraan serta nasib rakyatnya. Lalu untuk siapa sebenarnya mereka ada dan bekerja bila bukan untuk rakyat?
Inilah wajah asli negeri korporatokrasi. Negeri penganut dan pengampu sistem kapitalis, menilai dan mempertimbangkan sebuah kebijakan sekadar berorientasi pada kapital. Nyawa rakyat urusan nomor sekian yang penting ekonomi tetap berjalan.
Memang ekonomi menjadi salah satu faktor yang penting dalam pemerintahan, namun tidak juga harus mengabaikan nyawa rakyatnya. Maka tampaklah jelas bagaimana watak asli penguasa saat ini.
Lambannya gerak pemerintah menegaskan ketidakseriusan dalam menyelesaikan problem bencana corona yang melanda Indonesia. Yang artinya pemerintah terkesan acuh pada nasib rakyatnya. Haruskah menunggu berjatuhan banyak korban agar pemerintah berbenah dan bertindak dengan benar?
Bila melihat realita penguasa saat ini rasanya rindu dengan pemimpin yang mencintai rakyatnya, memprioritaskan urusan rakyatnya lebih dari kepentingannya. Pemimpin yang benar-benar memikirkan dan mengurusi segala kebutuhan rakyatnya, memastikan kesejahteraan, sandang, pangan, papan maupun kebutuhan komunalnya yakni keamanan, kesehatan serta pendidikan. Diberikan kepada seluruh rakyatnya tanpa memandang status sosial, ras maupun agamanya. Semua memperoleh hak yang sama.
Berbeda 180°dengan upaya yang dilakukan pemerintah sampai saat ini, masih begitu lamban dan enggan melakukan lockdown, dilema dengan akibat kerugian ekonomi yang akan dicapai apabila melakukan lockdown. Padahal ketika kebijakan tersebut tidak diambil pemerintah tetap merugi, apabila banyak rakyat yang terinfeksi, maka keadaan akan menjadi semakin parah dan kerugian pun semakin banyak.
Wallahu a’lam bissawab
