Suaramuslim.net – Enam bulan setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) RI dibentuk, saya diberi kesempatan untuk bersilaturrahim ke kantor pusat di Kalibata Jakarta.
Saat itu, BPJH dipimpin oleh Prof. Sukoso. Ia pengajar di UNIBRAW Malang yang telah bergelut dengan produk halal bertahun-tahun. Dalam pertemuan tersebut, saya mendapatkan penjelasan yang membuka pemahaman terkait sertifikasi halal bukan hanya untuk produk konsumsi, tetapi juga untuk jasa, sistem, dan rantai pasok yang menopang kehidupan masyarakat. Namun saya tidak mengikuti pelatihan sertifikasi halal dan tidak mendaftarkan dapur pesantren halal.
Padahal itu halal itu bukan sekadar label. Namun jaminan spiritual dan sosial. Halal merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Ta’ala dan kepada negara serta para pengguna jasa kita. Ia menjamin bahwa apa yang masuk ke tubuh kita berasal dari proses yang halal, bersih, aman, dan thoyiban.
Ketika Badan Gizi Nasional (BGN) terbentuk pada tahun 2024, program unggulannya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Makanan tersebut dihasilkan dari Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Sebuah program unggulan Presiden Prabowo pelayanan gizi untuk menjangkau anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Walaupun harus menghabiskan dana triliunan. Dan mendapatkan kritik tajam berbagai pihak. Program makan untuk anak bangsa tetap dijalankan.
Dalam perjalanannya, sejak Agustus 2025, dihadapkan pada kenyataan pahit. Yaitu muncul berbagai kasus keracunan. Musibah mengguncang kepercayaan masyarakat.
Saya tidak ingin membahas mengapa hal itu terjadi. Tapi saya percaya bahwa setiap musibah ada hikmah. Hikmahnya BGN mewajibkan semua dapur SPPG punya sertifikat halal dan higienis. Musibah sebagai panggilan untuk berbenah.
Langkah tegas BGN untuk mempertahan program agar bermartabat. Dari dapur SPPG tidak akan ada kasus asupan makanan MBG basi, berlendir, tidak layak, minimalis dan menimbulkan mual, sakit kepala dan muntah-muntah.
Saya menyambut baik kebijakan yang baik ini. Ini bukan sekadar regulasi, tapi bentuk komitmen untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG adalah aman, sehat, halal, dan thayyib. Para penerima manfaat menjadi mantap.
Di Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung, visi ini telah lama menjadi ruh pelayanan kami: menyajikan asupan yang halal dan thayyib bagi para santri, sebagai bagian dari pendidikan spiritual.
Senin siang, 29 September 2025, selepas salat Zuhur, kami menerima kunjungan dari Kemenag Kabupaten Tulungagung. Dua penyuluh agama Islam, Hanes Puji Pangestu, M.Pd.I., CWC dan Yoyok Sunaryo, S.Pd., datang bersilaturrahim ke pesantren. Mereka tidak hanya membawa arahan, tetapi juga semangat dan solusi. Pesan mereka jelas: dapur kami harus segera bersertifikat halal.
Saya sepakat: semua dapur SPPG harus bersertifikat halal. Sehingga semua mata rantai makanan, mulai dari pasok, proses pengolahan dan distribusi, halal. Sertifikasi halal untuk dapur SPPG untuk memastikan bahwa mutu, gizi, dan kehalalan pangan tetap terjaga. Maka, kualitas dapur dan produk yang dihasilkan pun terjamin: halal, dan thayyib
Mengurus sertifikat halal dapur SPPG
Penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Tulungagung pada Senin (29/9/2025) menuturkan tahapan untuk mengurus sertifikat halal melalui BPJPH sebagai berikut
1. Daftar secara online melalui portal resmi BPJPH. Portal ptsp.halal.go.id.
2. Siapkan dokumen legalitas lembaga yang menaungi.
3. Siapkan sertifikat halal para penyuplai bahan baku di dapur SPPG .
4. Pilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
5. Dokumen dikirim ke BPJH secara online. Diproses oleh BPJPH. Kemudian LPH akan melakukan validasi, survei lokasi.
6. Laporan hasil validasi dikirim ke Komisi Fatwa MUI.
Catatan di atas mungkin kurang lengkap dan salah. Karena itu sebaiknya para mitra BGN untuk berkoordinasi dengan Kemenag kota atau kabupaten. Semoga semua dimudahkan Allah Ta’ala dan berkah.
Imam Mawardi Ridlwan
Dewan Pembina Yayasan Bhakti Relawan Advokat Pejuang Islam