JAKARTA (Suaramuslim.net) – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai sebutan Pahlawan Demokrasi bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat mengawal proses pemungutan suara pemilu 2019 belum cukup.

Melalui Twitter pribadinya, Fahri mempertanyakan siapa yang bakal bertangungjawab atas banyaknya petugas yang meninggal tersebut.

“Dalam situasi kita, banyak yang menganggap kalau jatuh korban yang banyak maka segera kita sebut mereka pahlawan. Tapi tidak ada yang bertanggungjawab atas matinya korban. Kita permisif terhadap nyawa manusia dan kita permisif kepada kegagalan yang dirayakan sebagai sukses.” Cuit Fahri, Kamis (25/04).

Fahri membandingkan jatuhnya korban pemilu 2019 dengan korban yang jatuh saat perang. Menurut Fahri, jatuhnya korban perang yang baru diketahui berbulan-bulan bisa menimbulkan permintaan penghentian perang dan atau pemerintah dijatuhkan.

“Dalam perang saja di mana-mana, jatuhnya korban setelah berminggu atau berbulan atau bertahun, sering menjadi alasan pemerintah diminta menghentikan perang atau bahkan pemerintah dijatuhkan. Ini bukan perang, ini hanya mengurus pencoblosan 1 menit, korban berjatuhan. Ada apa?” Katanya.

Sementara itu menurut Fahri saat ini ada pemikiran yang dangkal yang mencoba untuk membuat masyarakat memaklumi jatuhnya korban dalam pemilu 2019 tahun ini.

“Kita terpaksa melayani pikiran yang lemah, yang dangkal dan yang fatal. Tuhan dibawa untuk menaklukkan pikiran yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu negara meyakinkan kita, “Mereka pahlawan gugur dalam tugas mulia.” Dan kita harus diam. Seakan tanggung jawab selesai,” ujarnya.

Reporter: Ali Hasibuan

Editor: Muhammad Nashir