JAKARTA (Suaramuslim.net) – Pilkada serentak akan digelar besok, Rabu 27 Juni 2018. Sejumlah ormas keagamaan menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk menjaga pilkada kali ini tetap damai, kondusif, dan saling menjaga satu sama lain.
Hal ini juga dilakukan KH Said Aqil Siroj, selaku ketua umum PBNU. Dalam sebuah keterangan tulis pada Selasa (26/6) yang diterima Suaramuslim.net, dia mengimbau agar masyarakat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, NU merupakan organisasi sosial keagamaan yang berpegang teguh pada Khittah-1926, yakni tidak berpolitik praktis karena bukan bukan organisasi politik.
“Politik bagi NU adalah politik moral demi kebaikan masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan. Sehingga dalam pemilu atau pilkada, NU secara organisasi tidak dapat mendukung calon tertentu”, terang Said Aqil.
Kedua, NU mempercayakan pelaksanaan pilkada kepada penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP) agar dapat melaksanakan pilkada dengan profesional, mandiri, netral dan dapat melayani seluruh kepentingan sebaik-baiknya. Baik kepada masyarakat pemilih maupun kepada semua calon tanpa terkecuali.
Ketiga, NU mengimbau kepada warga negara yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dengan memegang prinsip bebas, jujur, adil, rahasia dan bermartabat.
“Dalam menentukan calon pemimpin daerah yang memiliki kompetensi dan akhlak yang baik, seperti kejujuran dan kemauan untuk membangun kemaslahatan masyarakat di daerah masing-masing,” tuturnya.
Keempat, kepada para calon kepala daerah dan wakilnya untuk dapat bersaing secara sehat, jujur, fair, taat hukum, mengedepankan akhlakul karimah, dan menerima hasil pilkada secara bertanggung jawab.
“Kepada pihak-pihak yang pada akhirnya memiliki ketidakpuasan atas berbagai sebab dalam pelaksanaan pilkada ini agar menyerahkan kepada mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Said.
Terakhir, NU mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk sama-sama menjaga ketertiban, ketenangan dan keamanan bersama, baik sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan pilkada.
“Kami mengimbau untuk memandang perbedaan sebagai rahmat. Perbedaan pilihan calon kepala daerah tidak boleh menjadi alasan untuk perpecahan, apalagi saling menghasut, mengintimidasi dan memprovokasi dengan alasan apapun. Semua pihak harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan,” pungkasnya.
Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir
