Umat Islam dan Pribumi Terpasung Isu Politik Radikalisme, Rasisme dan Isu Politik Intoleran

Umat Islam dan Pribumi Terpasung Isu Politik Radikalisme, Rasisme dan Isu Politik Intoleran

Suaramuslim.net – Di awal berakhirnya kekuasaan Orde Baru, topik dan isu politik yang paling hangat dibicarakan adalah menyalahkan UUD ‘45 karena tidak membatasi jabatan Presiden Soeharto serta tidak mengatur sistem pemilu dan hak asasi manusia. Didorong rasa euforia kejatuhan Orba serta kebencian terhadap lamanya Pak Harto berkuasa, akibatnya gerakan menjatuhkan Soeharto berubah menjadi gerakan mengubah negara secara euforia. Saya katakan menjadi gerakan mengubah negara dengan alasan bahwa tenggang waktu antara kejatuhan Soeharto dengan perubahan UUD ‘45 sangat pendek. Soeharto lengser 21 Mei 1998, sedangkan gerakan melengserkan UUD 45, MPR dan sistem demokrasi ala Pancasila terjadi tanggal 19 September 1999, ini saya maknai sebagai gerakan mengubah negara konstitusional inkonstitusional.

Apa yang berubah dengan negara ini?. Bangsa Indonesia paham betul bahwa Indonesia didirikan menjadi sebuah negara atas dasar tiga hal yaitu: kemerdekaan, Pancasila dan UUD ‘45. Tapi faktanya NKRI tidak lagi dibangun berdasarkan apa yang digariskan Pancasila dan UUD ‘45. Kata” Indonesia Asli” dihilangkan dengan alasan bermakna rasis, artinya menuduh para anggota BPUPKI pendiri bangsa ini rasis?. Kemudian sila ke-4 Pancasila sebagai basis demokrasi musyawarah mufakat di parkir alias tidak difungsikan. Di atas telah saya sampaikan bahwa gerakan menjauhkan Soeharto sebenarnya adalah tujuan antara saja. Tujuan sebenarnya adalah mengubah NKRI melalui perubahan dan penambahan pasal-pasal UUD ‘45. Gerakan ini menyalahkan UUD ‘45 yang menyebabkan Soeharto berkuasa 30 tahun.

Baca Juga :  Nasionalisme Itu Orientasi Politik, Bukan Ideologi Politik (2)

Apakah gerakan menjatuhkan Soeharto akan berhenti ketika mereka telah berhasil menjatuhkan Soeharto serta mengubah negara RI?. Oh tidak, mereka masih memiliki agenda berikutnya yaitu Sekularisme dan sistem Komunis dan Atheis.

Sekali lagi di atas sudah saya sampaikan bahwa isu politik yang mereka mainkan adalah menuduh UUD ‘45 yang menyebabkan Soeharto berkuasa 30 tahun, di samping itu mereka juga menuduh UUD ‘45 tidak demokratis dan menuduh UUD ‘45 tidak melindungi hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan berikutnya yaitu Sekularisme, Komunis dan Atheis, gerakan ini mengangkat isu politik radikalisme Islam, politik Islam intoleran dan politik Islam Rasisme. Mengapa gerakan ini menuduh umat Islam memainkan politik Radikalisme, politik Intoleran dan politik Rasisme?, ya itu karena tujuan mereka ingin mensekulerkan Indonesia, dan kembalinya Komunis di Indonesia karena pasti akan ditentang oleh umat Islam dan TNI, karena sekuler dan komunis itu bertentangan dengan Pancasila dan ajaran Islam. Soeharto berkuasa selama 30 tahun isu politik Radikalisme Islam, isu Politik Islam intoleran dan Rasisme tidak pernah dijadikan topik persoalan politik dan sosial oleh Orba.

Baca Juga :  Fenomena Anti Beken

Isu politik Islam Radikal, isu politik Islam intoleran dan Isu politik Islam rasis adalah sengaja mereka ciptakan dengan tujuan memasung gerakan politik umat Islam. Uji coba politik, mereka lakukan di DKI dengan mengusung Ahok sebagai calon Gubernur DKI mengatasnamakan politik toleransi, politik non diskriminatif dan kebhinekaan. Akan tetapi Allah mempunyai rencana lain di DKI. Terbukti gerakan politik umat Islam dengan mengangkat syariat Islam merontohkan semua agenda mereka. Isu politik Islam Radikalisme, isu politik Islam intoleran dan isu politik Islam Rasisme tidak pernah ada dalam gerakan Islam dari zaman ke zaman. Sebab Islam itu bergerak sesuai dengan tuntutan Kitabullah dan Al Hadits. Yaitu gerakan ilahiyah dan insaniah yang dibangun di atas kemanusian berdasarkan toleransi sosial. Sebab Islam tidak mengenal toleransi dalam menegakan aqidah dan syariah.

Sesungguhnya hal yang paling berat dihadapi gerakan sosial dan politik umat Islam adalah para munafikin itu sendiri. Mengapa demikian?. Sebab para munafikin ini mengedepankan politik ghonimah, mencari rente kekuasaan, mencari rente politik, dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al Quran untuk pasar politik.

Baca Juga :  Terkait Politisasi Masjid Ini Jawaban Waketum MUI

Gerakan politik Islam pada akhirnya akan menjadi katalisator untuk menjamin Pancasila dan UUD ‘45 asli kembali eksis di NKRI ini, dan inilah yang ditakuti para creator Sekularisme dan kembalinya ideologi tanpa mengenal Tuhan. Umat Islam harus bergerak melepaskan diri dari sasaran stigma politik radikalisme, politik intoleran dan politik rasisme.

Gerakan politik umat Islam harus menjadi solusi dan kembali menjadi gerakan politik Islam dengan peradaban Pancasila, seperti di awal kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Oleh: Habil Marati
(Pusat Studi Politik dan Islam (PUSPI) – Anggota DPR RI 1999-2009)

Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.