JAKARTA (Suaramuslim.net) – Indonesia menjadi negara dengan jumlah jemaah umrah terbanyak kedua di dunia. Indonesia hanya kalah jumlah dengan jemaah Pakistan. Sementara India menempati urutan ketiga.
Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali saat memberikan laporan pada Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Jakarta.
“Jemaah umrah Indonesia menempati posisi kedua dalam kuantitasnya. Sejak September 2018 hingga 31 Januari 2019, jemaah umrah kita mencapai 508.180 jemaah. Nomor satu adalah Pakistan dengan 776.326 jemaah. Ketiga, India dengan 343.396 jemaah,” terang Nizar Ali di Jakarta, Jumat (08/02) seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.
Karena jemaah haji kita sangat besar, lanjutnya, maka kompleksitas pelaksanaan umrah juga perlu dicermati.
Menurut Nizar, ibadah umrah saat ini tidak lagi didominasi oleh kalangan masyarakat perkotaan atau segmen orang kaya semata. Minat beribadah umrah hampir dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Perubahan segmen dan karakter jemaah ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah reformasi agar negara tetap hadir,” tuturnya.
Sejalan itu, lanjut Nizar, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah peningkatan layanan. Pertama, penguatan regulasi dengan terbitnya PMA 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Kedua, penguatan kelembagaan dengan pembentukan unit eselon II yang secara khusus menangani umrah. Ini sudah dilakukan sejak 2017.
Ketiga, lanjut Nizar, pelayanan perizinan secara online yang terintegrasi dengan PTSP Kementerian Agama. “Kami juga melakukan sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai biro perjalanan wisata. Proses sertifikasi ini akan rampung Maret tahun ini,” ujarnya.
Langkah berikutnya, membuat nota kesepahaman dengan Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan proses akreditasi terhadap PPIU. “Program ini akan dimulai tahun ini,” jelasnya.
“Kemenag juga sudah melakukan integrasi pengawasan umrah secara elektronik melalui SIPATUH yang dirilis 2018,” lanjutnya.
Nizar menegaskan upaya perbaikan ini akan terus dilakukan. Bahkan, saat ini tengah dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat kanwil dengan menambah seksi pembinaan dan pengawasan haji dan umrah. Juga penambahan staf teknis pada Kantor Urusan Haji di Jeddah. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga sedang melakukan penguatan regulasi dan upaya pengintegrasian sistem dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk e-umrah di Saudi.
Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir
