Haji Umrah

Berita atau artikel tentang haji dan umroh

Masih relevankah judicial review UU 14/2025 setelah terbitnya Kepmen?

Suaramuslim.net – Pertanyaan “apakah judicial review (JR) terhadap UU 14/2025 masih relevan setelah terbitnya Kepmen” sesungguhnya menyimpan ironi yang menarik. Banyak yang tergesa menyimpulkan bahwa keluarnya Kepmen otomatis meredakan pertarungan wacana seputar Umrah Mandiri. Padahal jika dibaca secara lebih jernih, Kepmen justru menunjukkan bahwa negara sedang menambal sesuatu yang keliru di tingkat undang-undang. Dalam logika […]

Masih relevankah judicial review UU 14/2025 setelah terbitnya Kepmen? Read More »

Kemenag Buka Beasiswa Program Magister Lanjut ke Doktor

Transformasi Kemenag ke Kemenhaj

Suaramuslim.net – Ide membentuk kementerian baru bernama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) muncul bukan hanya sebagai respons atas kompleksitas pengelolaan ibadah haji dan umrah, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan bahwa sistem yang berjalan selama ini berada pada batas maksimal kapasitas organisasionalnya. Setiap tahun, lebih dari 250 ribu jemaah haji dan jutaan jemaah umrah bergerak dari

Transformasi Kemenag ke Kemenhaj Read More »

Demi perlindungan maksimal jamaah umrah, AMPHURI lakukan judicial review UU 14 Tahun 2025

Suaramuslim.net – Ada sebuah kisah yang belakangan ini menjadi bahan renungan kami di AMPHURI. Seorang jamaah Indonesia berangkat umrah secara mandiri, tanpa agen, tanpa pendamping, tanpa siapa pun yang bisa ia jadikan tempat bertanya. Di Tanah Suci, ajal menjemputnya. Temannya yang sama-sama tak paham alur layanan darurat di Saudi kebingungan, tidak tahu harus menghubungi siapa.

Demi perlindungan maksimal jamaah umrah, AMPHURI lakukan judicial review UU 14 Tahun 2025 Read More »

Judicial review tidak minta pasal umrah mandiri dihapus

Suaramuslim.net – Saya percaya bahwa urusan ibadah itu harusnya sederhana: asal ada niat lurus, perjalanan aman, dan pulang membawa ketenangan. Tapi negara kita kadang terlalu kreatif membuat hal yang sederhana menjadi rumit. Contohnya: munculnya istilah baru dalam UU No. 14 Tahun 2025, yaitu umrah mandiri. Dalam forum rapat-rapat kami di AMPHURI, istilah ini lebih banyak

Judicial review tidak minta pasal umrah mandiri dihapus Read More »

Pemerintah-DPR Sepakati Bentuk Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Mengkritisi UU No. 14 Tahun 2025, saat tata kelola haji dan umrah menyimpang dari arah peradaban

Suaramuslim.net – Undang-Undang No. 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah lahir dengan janji besar: memperbaiki tata kelola ibadah yang melibatkan jutaan umat. Namun setelah membaca secara saksama seluruh pasalnya, saya justru sampai pada sebuah kesimpulan yang tidak enak disampaikan: ada terlalu banyak celah, kekosongan norma, dan ketidakkonsistenan logika hukum yang mengancam masa

Mengkritisi UU No. 14 Tahun 2025, saat tata kelola haji dan umrah menyimpang dari arah peradaban Read More »

Jalur umrah mandiri berpotensi jadi ancaman perdagangan orang

Suaramuslim.net – Isu ini tidak muncul dari ruang hampa. Pengalaman panjang Kementerian Luar Negeri, KJRI Jeddah, serta laporan tahunan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa visa umrah adalah salah satu instrumen yang paling sering disalahgunakan dalam praktik trafficking menuju Timur Tengah. Dengan kata lain, kebijakan umrah mandiri perlu dikaji ulang, bukan

Jalur umrah mandiri berpotensi jadi ancaman perdagangan orang Read More »

KPK Tolak Revisi UU KPK: Lembaga Ini Di Ujung Tanduk

KPK akan terbang ke Arab Saudi untuk membongkar dugaan korupsi kuota haji

Suaramuslim.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk pengurus asosiasi dan biro penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Namun, hingga hari ini, KPK belum menetapkan tersangka. Publik menunggu arah kasus ini; antara dugaan penyalahgunaan wewenang dan

KPK akan terbang ke Arab Saudi untuk membongkar dugaan korupsi kuota haji Read More »

Nilai manfaat dana haji, untuk jamaah atau umat? (Seri-3)

Suaramuslim.net – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji membuka kembali satu isu mendasar yang selama ini jarang dibahas secara tuntas: “bagaimana mekanisme distribusi nilai manfaat dana haji?” Siapa yang berhak menikmati hasil pengelolaan dana tersebut? Jamaah atau umat secara luas? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tapi sesungguhnya menentukan arah moral dan politik

Nilai manfaat dana haji, untuk jamaah atau umat? (Seri-3) Read More »

Dana haji dan investasi di luar haji (Seri-2)

Suaramuslim.net – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji kembali menyorot satu isu yang sensitif sekaligus strategis, yaitu: sejauh mana dana haji boleh diinvestasikan di sektor non-haji. Pertanyaan ini bukan hanya soal finansial, tapi juga soal etika publik, amanah keagamaan, dan kepercayaan umat. Sebab dana haji bukan dana investasi biasa; ia adalah

Dana haji dan investasi di luar haji (Seri-2) Read More »

BPKH: Mandiri atau di bawah pemerintah? (Seri-1)

Suaramuslim.net – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sedang memasuki babak krusial. Di tengah sorotan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi dana umat yang mencapai lebih dari Rp160 triliun, satu pertanyaan mendasar kembali mengemuka: Apakah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebaiknya tetap menjadi lembaga independen, atau justru ditempatkan di bawah pemerintah? Pertanyaan

BPKH: Mandiri atau di bawah pemerintah? (Seri-1) Read More »