Berita atau artikel tentang haji dan umroh
Suaramuslim.net – Tidak semua perjalanan keluar negeri itu wisata. Dan tidak semua yang memakai paspor adalah turis. Ada perjalanan yang membawa mata, tapi juga hati, jiwa, dan air mata. Itulah umrah. Jamaah umrah tidak sama dengan wisatawan, apalagi turis. Namun kini, setelah UU No.14 Tahun 2025 disahkan, batas antara umrah dan wisata seolah kabur. Umrah […]
Mengapa umrah tak bisa disamakan dengan wisata? (Seri-6) Read More »
Suaramuslim.net – Tidak semua guncangan datang dari tanah Arab. Kadang, justru dari meja sidang Senayan. Begitulah kira-kira rasa yang muncul setelah UU No.14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disahkan. Undang-undang baru ini resmi melegalkan umrah mandiri. Sebuah terobosan yang di atas kertas tampak modern, tetapi di bawahnya menyimpan potensi ketimpangan kebijakan. Guncangan
Mengapa judicial review UU penyelenggaraan haji dan umrah tak bisa dihindari (Seri-5) Read More »
Suaramuslim.net – Jika Pasal 86 membuka ruang penyelenggaraan umrah mandiri, dan Pasal 96 ayat (5) melepaskan tanggung jawab negara atas perlindungan jamaah mandiri, maka sesungguhnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sedang membangun dua ekosistem yang bertabrakan arah: satu berbasis regulasi dan perlindungan (melalui PPIU), dan satu lagi berbasis deregulasi ekstrem (melalui umrah mandiri). Pertanyaannya: ke
Umrah mandiri, siapa diuntungkan siapa yang dikorbankan? (Seri-4) Read More »
Suaramuslim.net – Jika semangat utama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 adalah menciptakan ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang tertib, profesional, dan akuntabel, maka pasal-pasal yang menyangkut perlindungan jamaah semestinya menjadi ruh utama regulasi ini. Namun, pada kenyataannya, Pasal 96 ayat (5) justru menimbulkan tanda tanya besar tentang konsistensi arah kebijakan tersebut. Pasal 96
Menimbang ulang umrah mandiri (Seri-3); Umrah mandiri dan krisis perlindungan Read More »
Suaramuslim.net – Ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 hadir dengan mengakui “Umrah Mandiri” sebagai salah satu jalur penyelenggaraan ibadah umrah, banyak pihak menyambutnya dengan antusias. Sebagian melihatnya sebagai terobosan modern yang sejalan dengan semangat digitalisasi dan kemandirian umat. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar: apakah skema umrah mandiri benar-benar selaras dengan semangat membangun ekosistem
Umrah mandiri dan tantangan membangun ekosistem ekonomi umrah nasional (Seri-2) Read More »
Suaramuslim.net – Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah membawa satu isu besar yang layak dikaji serius yaitu tentang: legalisasi umrah mandiri. Bagi sebagian pihak, pengakuan terhadap umrah mandiri dianggap sebagai bentuk kemajuan; seolah memberi ruang kebebasan bagi umat Islam untuk mengatur
Menimbang ulang legalisasi umrah mandiri dalam UU No. 14 Tahun 2025 (Seri-1) Read More »
Suaramuslim.net – Beberapa pekan terakhir, masyakat masih disuguhi perdebatan sengit mengenai dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan 2024. Sebagian pihak melihatnya sebagai bentuk pelanggaran. Sebagian lain menilai, kebijakan itu justru diambil untuk menyelamatkan kepentingan Indonesia, sekaligus kepentingan jemaah haji Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk opini dan penyelidikan yang bergulir, kita perlu menahan diri sejenak untuk
Diskresi, bukan delik: Meluruskan logika hukum dalam kasus kuota haji tambahan 2024 Read More »
Suaramuslim.net – Isu dugaan korupsi dalam pembagian kuota tambahan haji 2024 membuka perdebatan baru dalam tata kelola ibadah haji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya manipulasi pembagian kuota, aliran dana, hingga indikasi tindak pidana pencucian uang. Namun di balik pusaran kasus ini, ada satu pihak yang ikut terseret stigma, yaitu: Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Bisakah PIHK disalahkan dalam kasus korupsi kuota haji 2024? Read More »
Suaramuslim.net – Secara sederhana, mens rea adalah guilty mind (niat jahat) yang menyertai actus reus atau perbuatan melawan hukum (Ashworth, 2016). Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana menuntut terpenuhinya dua unsur, yaitu: Konsep ini penting untuk membedakan antara “pelanggaran yang disengaja” dan “kesalahan yang tidak disengaja”. Tanpa analisis mens rea, hukum berisiko menjadi kaku dan
Mens rea dan keadilan: Menelisik niat di balik kasus kuota tambahan haji 2024 Read More »
Suaramuslim.net – Isu korupsi kuota haji tambahan 2024 masih panas. Ramai di media. Ramai di medsos. Lalu tiba-tiba ada yang menyeret nama AMPHURI. Padahal, sejujurnya, asosiasi ini tidak punya kewenangan apa-apa dalam urusan kuota tambahan. Sama sekali. Yang berwenang hanya Kementerian Agama lewat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Itu pun secara resmi. AMPHURI apa kerjanya?
Jangan giring kasus kuota tambahan haji 2024 menjadi fitnah Read More »
