NAY PYI TAW (Suaramuslim.net)- Konflik di Negara Bagian Rakhine utara telah mempengaruhi transisi demokrasi Myanmar, kata U Zaw Htay, juru bicara Kantor Presiden.
“Masalah yang memengaruhi transisi kita adalah Negara Bagian Rakhine,” kata U Zaw Htay pada konferensi pers yang diadakan di Istana Presiden di Nay Pyi Taw pada hari Jumat seperti yang dilansir Myanmartimes, Senin (5/8).
Konferensi pers diadakan sebagai tanggapan terhadap pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad selama kunjungan ke Turki minggu lalu saat ia mengatakan Muslim Rakhine menghadapi “pembantaian atau genosida.”
“Pemerintah telah menangani masalah Negara Bagian Rakhine ketika Tentara Keselamatan Arakan Rohingya menyerang pos-pos keamanan pada bulan Agustus 2017. Ini menciptakan rintangan untuk ketenangan dan perkembangan Negara Rakhine. Kemudian, datanglah serangan oleh Tentara Arakan pada 4 Januari tahun ini. ” Kata U Zaw Htay.
“Karena kita harus mengusahakan stabilitas di Negara Bagian Rakhine, ada kritik dan tekanan dari komunitas internasional,” tambahnya.
“Dibandingkan dengan negara-negara lain yang beralih ke demokrasi, masalah seperti kelompok etnis bersenjata dan Rakhine menempatkan pemerintah dalam posisi yang sulit. Memang benar bahwa transisi kami sulit dan kami sedang mengalami masa sulit,” katanya, seraya menambahkan bahwa demokratisasi adalah proses yang membutuhkan bertahun-tahun, dan mungkin akan lebih sulit mengingat lanskap politik Myanmar.
“Kita perlu melanjutkan proses dengan cara Myanmar sendiri. Kita harus bekerja untuk meningkatkan keselamatan warga negara kita, aturan hukum, keadilan, dan pembangunan ekonomi. Negara kita bukan di antara mereka yang bergerak mundur, tetapi kita maju perlahan,” katanya.
U Zaw Htay mengatakan upaya untuk memulangkan para pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh karena konflik di Rakhine berlanjut, dan sebuah kelompok yang dipimpin oleh Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri U Min Thu mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Bangladesh pada akhir pekan.
“Delegasi ASEAN juga berpartisipasi dalam perjalanan yang dipimpin oleh U Min Thu, dan dapat dikatakan bahwa perjalanan itu berhasil karena delegasi dapat bertemu dengan para pengungsi dan menjelaskan upaya pemulangan,” kata U Zaw Htay, menambahkan bahwa Pemerintah siap untuk bernegosiasi atas tuntutan politik yang dibuat oleh Aliansi Utara, koalisi kelompok etnis bersenjata yang mencakup Angkatan Darat Arakan.
Mengomentari masalah lain, U Zaw Htay mengatakan pengunduran diri baru-baru ini dari Menteri Perindustrian U Khin Maung Cho adalah karena “kesalahan” yang ia lakukan dalam menjalankan tugasnya.
Menteri diminta mengundurkan diri untuk menerima tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan itu.
“Investigasi terhadap pengaduan terhadap menteri mengungkap kesalahan dan dia diminta untuk mengundurkan diri,” kata U Zaw Htay.
Mengenai penyelidikan Komisi Anti-Korupsi terhadap Menteri Listrik dan Energi U Win Khaing, U Zaw Htay mengatakan pemerintah tidak dapat berkomentar karena penyelidikan sedang berlangsung
