Suaramuslim.net – Ada bahaya yang lebih sunyi daripada kebodohan: ketika orang berpengetahuan berhenti berpikir.
Kebodohan lahir karena seseorang tidak tahu. Tetapi intelektual yang berhenti berpikir berada dalam situasi lebih berbahaya: ia tahu, tetapi memilih tidak menguji; melihat, tetapi memilih diam; memahami, tetapi menggunakan kecerdasannya untuk membenarkan kepentingan.
Di sinilah pemikiran Hannah Arendt dan Julien Benda menemukan titik temunya.
Arendt, terutama melalui refleksinya atas persidangan Adolf Eichmann, memperkenalkan gagasan thoughtlessness; ketidakberpikiran.
Persoalannya bukan sekadar apakah seseorang memiliki pengetahuan, melainkan apakah ia mampu berhenti, mengambil jarak, berdialog dengan dirinya sendiri, dan menilai apa yang sedang dilakukannya.
Berpikir, bagi Arendt, bukan sekadar memiliki informasi. Berpikir adalah kemampuan untuk tidak hanyut begitu saja dalam arus pikiran yang sudah disediakan oleh lingkungan, ideologi atau kekuasaan.
Benda datang dari arah lain. Dalam La Trahison des Clercs (The Treason of the Intellectuals), ia mengkritik ketika kaum intelektual meninggalkan nilai-nilai universal dan menyerahkan kecerdasannya kepada kepentingan politik, nasionalisme, kelas atau kelompok.
Jika Arendt mengingatkan bahaya berhenti berpikir, Benda mengingatkan bahaya mengkhianati fungsi intelektual.
Keduanya bertemu pada satu pertanyaan sederhana:
Ketika kepentingan datang mengetuk pintu, apakah intelektual masih berpihak kepada kebenaran?
Intelektual tentu boleh memiliki pilihan politik. Ia boleh berpihak. Ia bahkan boleh menjadi bagian dari perjuangan politik. Persoalannya muncul ketika keberpihakan membuatnya kehilangan kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Pertanyaannya tidak lagi, “Apakah ini benar?”
Tetapi berubah menjadi, “Apakah ini menguntungkan kelompok saya?”
Tidak lagi, “Apa yang sebenarnya terjadi?”
Tetapi, “Bagaimana fakta ini dapat saya gunakan untuk membenarkan posisi saya?”
Pada titik itu, kecerdasan mengalami pembalikan fungsi.
Akal yang seharusnya menjadi alat untuk membongkar kebohongan berubah menjadi alat untuk membuat kebohongan tampak masuk akal.
Itulah pengkhianatan intelektual.
Sejarah memperlihatkan bahwa keberpihakan kepada kebenaran terkadang menuntut keberanian membayar harga.
Émile Zola, melalui J’Accuse…! pada 1898, secara terbuka membela Alfred Dreyfus dan menantang ketidakadilan dalam perkara tersebut. Zola kemudian menghadapi konsekuensi hukum.
Nilai penting dari contoh itu bukan bahwa Zola selalu benar, melainkan bahwa seorang intelektual menggunakan otoritas publiknya untuk mempertanyakan kekuasaan ketika ia melihat persoalan keadilan.
Socrates memberi teladan yang lebih tua lagi. Ia tidak membangun kewibawaan dengan mengaku mengetahui segala sesuatu. Ia justru bertanya, menguji dan membongkar keyakinan yang dianggap sudah mapan.
Dari sini kita belajar: intelektual bukan penjaga kenyamanan pikiran, tetapi penjaga kemungkinan untuk mempertanyakan.
Bahkan kepada pihak yang ia dukung, intelektual seharusnya mampu berkata: “Saya mendukung Anda ketika Anda benar, tetapi saya tidak akan membenarkan Anda ketika Anda salah.”
Masalahnya, kekuasaan memiliki daya tarik. Ia menawarkan akses, jabatan, fasilitas, jaringan dan pengaruh.
Di sekitar kekuasaan kemudian dapat tumbuh para pembenar; orang-orang yang kemampuan intelektualnya tidak lagi digunakan untuk menguji kekuasaan, tetapi untuk menyediakan alasan mengapa kekuasaan selalu tampak benar.
Pada tahap itu, kritik berubah menjadi pujian. Data berubah menjadi dekorasi. Ilmu berubah menjadi legitimasi.
Bahaya terbesar intelektual bukan sekadar tidak tahu, tetapi tahu apa yang terjadi dan tetap memilih diam karena kepentingan.
Dampaknya jauh lebih besar daripada kerusakan pribadi. Masyarakat kehilangan kompas. Kekuasaan kehilangan cermin. Institusi kehilangan mekanisme koreksi. Dan kebohongan memperoleh bahasa yang terdidik.
Kebohongan yang disampaikan orang biasa mungkin mudah dicurigai. Tetapi kebohongan yang dibungkus gelar, data, istilah ilmiah dan bahasa akademik dapat memperoleh legitimasi sosial.
Masyarakat akhirnya bukan sekadar dibohongi.
Mereka diyakinkan untuk percaya bahwa kebohongan itu adalah kebenaran.
Karena itu, ukuran intelektual bukan semata-mata seberapa tinggi gelarnya, banyaknya buku yang dibaca, atau seberapa dekat ia dengan pusat kekuasaan.
Ukuran yang lebih penting adalah kemampuannya mempertahankan jarak kritis ketika kepentingannya sendiri sedang dipertaruhkan.
Apakah ia masih mampu berkata benar ketika kebenaran merugikan dirinya?
Apakah ia mampu mengkritik orang yang selama ini ia dukung?
Apakah ia mampu mengakui kesalahan ketika fakta menunjukkan keyakinannya keliru?
Dan yang paling penting:
Apakah ia bersedia kehilangan sesuatu demi tidak kehilangan kebenaran?
Di sinilah Arendt dan Benda bertemu.
Arendt mengingatkan: jangan berhenti berpikir.
Benda mengingatkan: jangan mengkhianati panggilan intelektual.
Keduanya mengajarkan etika sederhana: berpikir sebelum membenarkan, memeriksa sebelum mengikuti, dan mencari kebenaran sebelum memilih kepentingan.
Sebab ketika intelektual berhenti berpikir, kekuasaan tidak lagi membutuhkan sensor. Ia hanya membutuhkan intelektual yang bersedia menjadi pembenar.
Dan ketika itu terjadi, yang mati bukan hanya keberanian akademik. Yang perlahan mati adalah kemampuan sebuah bangsa untuk membedakan mana kebenaran, mana kepentingan, dan mana kebohongan yang telah diberi gelar intelektual.
Surabaya, 17 September 2026
M. Isa Ansori
Wakil Ketua ICMI Jatim