JAKARTA (Suaramuslim.net) – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Ricky Gunawan menilai, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum mampu berkoordinasi dengan baik dalam penerapan imbauan social distancing terkait penyebaran Covid-19 atau virus corona.
Minimnya koordinasi nampak terlihat ketika terjadinya penumpukan penumpang bus Trans Jakarta, dan MRT pada Senin, (16/3) di Jakarta.
“Kami melihat ada komunikasi yang kurang sehat antara presiden dengan Gubernur Jakarta. Kami mendesak, di masa krisis di mana keselamatan rakyat menjadi taruhannya, para pemimpin menahan dan menunda segala jenis persaingan individual atau politik,” ujar Ricky dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3).
Ricky mengatakan, kebijakan social distancing sejauh ini belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan ketersediaan pelayanan rumah sakit.
Dalam pelbagai edaran, katanya, pemerintah memang telah mengumumkan sejumlah rumah sakit yang disiapkan untuk menangani pasien Covid-19. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal-hal yang sama sekali bertentangan.
“Sejumlah laporan membeberkan betapa buruknya pelayanan dan respons rumah sakit di Jakarta terhadap warga yang bermaksud memeriksakan diri,” kata dia.
Dia mengatakan, belum optimalnya pelayanan rumah sakit menandakan bahwa rumah sakit belum siap menangani pasien.
“Buruknya respons rumah sakit menunjukkan betapa rumah sakit-rumah sakit itu sama sekali tidak siap menangani pasien terutama para pasien dari kalangan rakyat biasa,” katanya.
Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir
