Jakarta (Suaramuslim.net) – Madrasah Anti Korupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengkritisi komitmen Pemerintahan Jokowi-JK dalam masalah pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi  “Catatan akhir tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti korupsi Pemerintahan Jokowi” Rabu (27/12).

Bahkan menurut Dahnil, komitmen dan usaha pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi parah. “Jika diukur dari baik, parah dan sangat parah maka bagi saya komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi parah” tutur Dahnil.

Dahnil yang menjadi salah satu pembicara saat itu banyak menyoroti kebijakan Jokowi yang dianggap justru banyak melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu contohnya menurut Dahnil adalah ketika kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan dibiarkan berlarut-larut dan tidak ada kepastian.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh aktivis HAM dan Anti Korupsi Haris Azhar. menurutnya, seharus dalam kasus Novel Baswedan pihak kepolisian dengan mudah memecahkannya dan tidak harus memakan waktu begitu lama.

“Tidak perlu diskusi yang rumit-rumit, dengan logika sederhana saja orang sudah bisa memecahkan kasus itu (kasus Novel)” ucapnya.

Selain Dahnil Anzar Simanjuntak dan Haris Azhar dalam diskusi yang digelar di gedung K.H Ahmad Dahlan PP Muhammadiyah tersebut hadir juga wakil Kordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan. Bambang Wijayanto yang sebelumnya dijadwalkan hadir sebagai salah-satu pembicara berhalangan hadir.

Reporter: Ali Hasibuan
Editro: Muhammad Nashir