Suaramuslim.net – Masalah pokok pendidikan Indonesia saat ini adalah tidak relevan, tidak efektif dan tidak efisien sehingga bonus demografi berisiko gagal dipanen demi kemajuan bangsa yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Masalah itu disebabkan oleh pendekatan teknokratik yang terlalu mementingkan mutu dan pasokan (top down, supply orientated) seragam melalui persekolahan pada pasar pendidikan (apalagi mulai terdisrupsi oleh ICT) sehingga pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan warga belajar yang beraneka ragam. Persekolahan secara diam-diam memonopoli secara radikal sistem pendidikan nasional.
“Wajib Belajar” hampir selalu dipahami sebagai wajib sekolah. Pendidikan menjadi barang langka yang makin mahal. Satuan pendidikan lain selain sekolah, terutama keluarga, dianggap tidak dapat diandalkan lalu tidak diberi kepercayaan dan dukungan untuk mendidik warga muda. Masyarakat diposisikan hanya sebagai pengguna lulusan sekolah, tidak dilibatkan dalam proses mendidik warga muda. Jika keluarga dan masyarakat lebih dilibatkan, kesempatan belajar menjadi berlimpah dan murah.
Obsesi pada mutu dan daya saing global juga tidak relevan lagi dalam kehidupan yang makin berjejaring dan multikultural dengan memanfaatkan local wisdom and tradition. Daya saing (competitiveness) perlu diganti dengan daya sanding (collaborativeness). Cara belajar dalam collaborative learning perlu dikedepankan dalam rangka melahirkan warga muda yang bertanggung jawab, mandiri, sehat dan produktif.
Solusi atas permasalahan tersebut adalah meninggalkan paradigma bersekolah menjadi paradigma belajar, dengan lebih mengutamakan relevansi, dan daya saing nasional dan regional, bukan mutu dan daya saing global, serta lebih banyak melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai berikut:
1. Membebaskan sistem pendidikan nasional dari monopoli persekolahan yang kaku dengan memperkuat keluarga dan unit-unit kegiatan masyarakat sebagai Self Organized Learning Environment (SOLE) untuk ikut mendidik warga muda.
Sisdiknas ditransformasikan menjadi jejaring belajar cybernetic menjadi sebuah komunitas belajar yang luwes dan lentur dengan kapasitas mendidik yang makin besar. Pramuka, sanggar seni, klub olah raga, dan bengkel dll dapat dilibatkan dalam pendidikan sebagai simpul-simpul belajar. Rumah-rumah ibadah seperti masjid bisa membuka SOLE-masjid untuk memberi pengalaman belajar agama Islam yang kontekstual dan bermakna.
2. Mengurangi jam sekolah jenjang pendidikan dasar agar keluarga dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk ikut memberi pengalaman belajar. Keluarga difasilitasi untuk melaksanakan program pendidikan berbasis keluarga di rumah. Masyarakat didukung untuk aktif memberi beragam pengalaman belajar. Gejala deagrokulturisasi yang menyertai urbanisasi yang mengancam kedaulatan pangan bisa dicegah.
3. Mengubah sebagian sarana SD dan SMP menjadi Pusat-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terbuka 12/7 bagi warga untuk memperoleh layanan belajar sesuai kebutuhan masyarakat setempat, terutama untuk memperoleh keterampilan produktif.
4. Melatih kembali guru-guru untuk berperan sebagai community organizer di PKBM yang memberi pelayanan pendidikan secara luwes dan lentur sesuai dengan dinamika masyarakat di sekitar PKBM.
5. Mengalokasikan anggaran yang proporsional bagi penguatan keluarga, dan masyarakat serta sekolah sesuai dengan wasiat Ki Hadjar tentang Tri Pusat Pendidikan; keluarga, masyarakat dan perguruan.
6. Untuk pendidikan tinggi agar mengutamakan kemandirian pendidikan, riset dan publikasi ilmiah nasional dan regional (ASEAN) sebagai satuan budaya akademik yang relevan dengan kebutuhan iptek, humanities dan seni kawasan ini untuk mengimbangi kebangkitan Tiongkok. Kemandirian dibangun dengan menjalin kemitraan dan pengutamaan kepentingan nasional dan regional.
Surabaya, 30 Oktober 2019
Daniel Mohammad Rosyid
Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net
