JAKARTA (Suaramuslim.net) – Menguatnya partai Bharatiya Janatha (BJP) yang dipimpin oleh PM India Narendra Modi disebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya ketegangan di Kashmir, India.

Hal ini disampaikan oleh Pakar Asia Selatan Agung Nurwijoyo dalam sebuah diskusi yang bertajuk “Kashmir Di Persimpangan Jalan” yang diselenggarakan oleh SouthEast Asia Humanitarian Commitee, pada Rabu (14/8) di Jakarta Selatan.

“Sebenarnya kita melihat pengaruh BJP ini menguatnya kelompok-kelompok righting (kanan) di India. Artinya kelompok sekulerisme semakin mengendur dan kelompok pro nasionalis Hindu semakin menguat,” katanya.

“Dan ini juga adalah keinginan BJP untuk menjadikan Kasmir menjadi bagian dari teritorial India sendiri dengan sentimen nasionalis Hindu tadi,” tambahnya.

Lebih lanjut ia juga menilai adanya upaya dari PM India Narendra Modi untuk membuka kembali kontrak pandora dalam masalah Kashmir.

Partai Bharatiya Janatha adalah partai nasionalis Hindu yang beberapa tahun terakhir memenangi sejumlah pemilu di India. Hingga saat ini partai tersebut memiliki 300 perwakilan dari total 542 kursi di Parlemen.

Pemerintah India, pada Senin (5/8), telah mengumumkan secara resmi mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir yang telah berlaku selama hampir tujuh dekade.

Dalam Undang-Undang Konstitusional India, terdapat satu pasal yang menyebutkan tentang status istimewa wilayah Kashmir, yakni Pasal 370 yang mulai diberlakukan sejak 14 Mei 1954.

Dalam pasal ini Kashmir diberi keistimewaan untuk tidak dapat dibeli oleh orang luar Kashmir. Hal ini dilakukan agar tidak mengubah demografis Kashmir yang mayoritas muslim berubah.